Harianpilar.com, Tanggamus – Pemerinah Kabupaten (Pemkab) Tanggamus sampai saat ini belum mengetahui pasti adanya jatah beras sejahtera (rastra) ke-13, 14 serta rencana voucher rastra.
Menurut Faisal Burmeli, Kasi Sarana dan Prasarana Perekonomian mewakili Kabag Perekonomian Retno Noviana, sampai sekarang belum ada pemberitahuan secara resmi mengenai hal itu. “Sampai sekarang belum ada pemberitahuan rastra tambahan seperti rastra 13 dan 14. Jadi yang pasti sampai sekarang hanya rastra reguler tiap bulan,” katanya, Jumat (14/8/2016) lalu.
Dalam hal ini rastra ke-13 dan 14 merupakan jatah tambahan. Maka rastra bulanan ditambah rastra 13 dan 14. Sehingga rumah tangga sasaran manfaat (RTSM) mendapat dan menebus dobel rastra. Pada tahun-tahun lalu rastra 13 dan 14 ada yang biasa turun saat menjelang Idul Fitri atau jelang akhir tahun. Sebab saat-saat seperti itu harga bahan pokok naik, maka cara pengendalianya dengan rastra 13 dan 14.
“Keputusan itu dari pusat dan sampai sekarang belum ada instruksi apapun untuk masalah itu. Jadi kami juga tidak bisa menjamin apakah nanti ada atau tidak. Jika ada, maka penebusan yang selama ini belum mencapai target bisa digenjot supaya saat rastra 13 dan 14 turun, RTSM bisa diharuskan tebus jatah yang dobel,” terang Faisal.
Ia mengaku, pihaknya dan Badan Urusan Logisik (Bulog) fokus dengan target percepatan penebusan rastra. Sebab sebentar lagi bulan Oktober dan itu mendekati akhir tahun. Sedangkan jika sudah lewat tahun berjalan jatah rastra tidak bisa ditebus lagi, sebab anggarannya sudah beda, tahun ini dan tahun depan. Kemudian juga mencegah penumpukan beras di gudang Bulog.
“Terus rencana adanya voucher rastra sampai sekarang pun kami belum mendapat informasi secara resmi. Padahal wacananya dilaksanakan tahun depan. Kalau memang itu dilaksanakan kami bisa persiapkan mulai saat ini,” terang Faisal.
Di Tanggamus penerima rastra totalnya 46.046 RTSM. Mereka tersebar di 302 kelurahan/pekon dengan jatah 15 kg beras tiap bulan. Harga tebusnya Rp 1.500 per kg, apabila dipungut lebih dari itu harus atas musyawarah bersama antara aparat pekon dengan penerima. Sebab untuk fasilitasi 302 kelurahan/pekon hanya ada 249 titik distribusi. Dan pekon yang tidak jadi lokasi distribusi biasanya butuh ongkos angkut dari pekonnya ke titik distribusi. (Ron/Mar)
