Harianpilar.com, Bandarlampung – Perangkat Pemerintah Kampung mulai dari Kepala, Sekretaris hingga Bendahara Kampung Se-Kabupaten Tulangbawang melakukan kunjungan ke Provinsi Bali. Agenda ‘pelesiran’ berbalut kunjungan atau studi banding ini menggunakan Dana Desa (DD) dimana setiap Kampung memberi kontribusi sekitar Rp15 juta kepada penyelenggara, sehingga total dana desa yang digunakan untuk agenda ini sekitar Rp2,6 Miliar.
Anehnya, Perangkat Pemerintah Kampung di Tulangbawang ini terbilang rutin melakukan kunjungan kerja setiap tahunnya menggunakan dana Desa. Tahun sebelumnya Perangkat Pemerintah Kampung di Tuba juga melaksanakan kegiatan serupa ke Provinsi Yogyakarta.
Untuk tahun 2016 ini saja, Aparat Pemerintah Kampung di Tuba sudah dua gelombang melakukan kunjungan menggunakan dana desa ke Provinsi Bali. Gelombang pertama pada 11 Agustus 2016, Aparat Pemerintah Kampung yang berangkat adalah Sekretaris dan Bendahara Kampung dari 174 Kampung yang ada di Tuba. Dan gelombang kedua Senin (22/8/2016) kemarin, yang berangkat adalah 174 Kepala Kampung dan 15 Camat.
Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Tulangbawang, Hamidi, mengakui hal itu. Menurutnya kegiatan ini terdiri dari dua gelombang dan tujuannya sama ke Provinsi Bali,”Anggarannya kita tarik Rp15juta/kampung,” terangnya.
Anehnya Kepala Bidang Pemerintah Kampung BPMPK Kabupaten Tulangbawang, Muhammad Ami Iswandi Balaw, yang turut dalam perjalanan itu justru mengatakan tujuan kunjungan antara gelombang pertama dan kedua berbeda. Namun, Muhammadh Ami sendiri tidak mengetahui tujuan kunjungan gelombang pertama.“Tujuan kloter pertama beda dengan keloter kedua yang berangkat sekarang ini, yang tau persis adalah panitianya,” kilahnya.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Andi Surya, mengecam keras agenda yang menggunakan dana desa tersebut. Menurutnya, agenda itu hanya pemborosan anggaran dan sangat tidak efesien. Bahkan, Andi Surya mencurigai ada permainan dalam agenda yang diselenggarakan pihak ketiga itu.
“Itu sangat tidak efesien dan itu pemborosan Dana Desa. Dana Desa itu harus diprioritaskan untuk pembangunan di Desa. Saya curiga ini ada permainan dengan yang menyelenggarakan,” tegasnya pada Harian Pilar, Senin (22/8/2016).
Jika alasan melakukan kunjungan itu untuk peningkatan kapasitas dan kapabalitas perangkat Desa, jelasnya, seharusnya tidak dilakukan setiap tahun dan tidak perlu ke luar Daerah apa lagi hingga ke Bali yang menyedot anggaran sangat besar. Agenda peningkatan kapasitas perangkat desa cukup dilakukan di ibu kota kabupaten dengan mengundang pihak-pihak yang berkompeten memberikan materi dan tidak harus setiap waktu dilaksanakan.
“Untuk apa sampai ke Bali? Memang kalau sudah kunjungan ke Bali kapasitas dan kemampuan Aparat Desa itu pasti meningkat? kan tidak juga. Harusnya cukup diselenggarakan di ibu kota kabupaten, tinggal undang pihak-pihak yang bisa menjadi pemateri. Dengan begitu biayanya cukup Rp500 ribu setiap desa, tidak sampai Rp15 juta seperti itu,” cetusnya.
Andi Surya berjanji akan menyikapi masalah ini secara serius. Sebab, dana desa yang dihabiskan sangat besar.” Saya curiga ini ada permainan, apa lagi hampir tiap tahun dilaksanakan, di Tuba tahun kemarin kan juga dilakukan agenda yang sama meski ke daerah tujuan berbeda,” pungkasnya. (Merizal/Tim/Juanda)
