Harianpilar.com, Bandarlampung – Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Dirjen Bina Pemerintah Desa Nata Irawan memuji dan mengapresiasi upaya Gubernur Lampung M Ridho Ficardo, dalam upaya memajukan desa tertinggal, melalui program Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Rua Jurai (Gerbang Desa Saburai).
“Upaya yang luar biasa dari gubernur yang sangat pro desa. Apdesi di masing-masing wilayah bisa mengusulkan program serupa yang digagas dengan sangat baik oleh Pemprov Lampung seperti program Gerbang Desa Saburai yang dirintis Provinsi Lampung,” jelas Nata, saat pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) di Balai keratun, belum lama ini.
Nata Irawan mengatakan mengenai konsep dana desa, Pemerintah Pusat memberikan kepercayaan kepada perangkat desa untuk membangun dan mengembangkan desanya masing-masing. Diharapkan perangkat Desa benar-benar bisa memanfaatkan dana tersebut untuk pembangunan dan penegak hukum menyosialisasikan peraturan dana desa tersebut.
“Yang terpenting peningkatan kapasitas perangkat desa. Sosialisasi oleh kepolisian dan kejaksaan. Jangan sampai aparat terlalu jauh menindak sebelum ada sosialisasi, sehingga dana desa tidak terserap karna banyaknya masalah. Dan perangkat desa juga tidak boleh sewenang-wenang menggunakan dana desa, harus sesuai program dan peraturan,” katanya.
Gubernur Lampung Ridho Ficardo dalam kesempatan yang sama menjelaskan bahwa program Gerbang Desa adalah upaya pemerintah Provinsi Lampung mengangkat kesejahteraan masyarakat, terutama di desa-desa. Melalui bantuan dana dan program-program prioritas SKPD untuk digulirkan di desa-desa tertinggal. Ini sekaligus upaya Pemprov dalam menyinergikan dengan program Pemerintah pusat yakni dana desa sesuai semangat Nawacita.
“Maju atau tidaknya Republik Indonesia tergantung maju atau tidaknya desa dan masyarakat desa. Untuk itu Pemerintah Pusat dan Provinsi khususnya di Lampung menjadikan Desa sebagai ujung tombak pembangunan,” jelasnya.
Ridho juga menyatakan, dalam pembangunan di Provinsi Lampung mengedepankan sinergitas dan kordinasi. Sinergi dengan pemerintah pusat maupun dengan pemerintah Kab/Kota, termasuk bersinergi aktif dengan perangkat desa untuk percepatan pembangun di Provinsi Lampung.
“Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra Wilayah Lampung yang dipuji Presiden sebagai Pembangunan Jalan Tol tercepat di Indonesia, bukanlah jerih payah kepala daerah semata tapi dari kerja keras perangkat daerah dan sinergi kita bersama. Karna Pemerintahan yang kuat harus didukung rakyat,” katanya. (Fitri/JJ)
