Harianpilar.com, Lampung Barat – Pemerintahan Kabupaten Lampung Barat (Lambar) dipastikan bakal mengalami kekurangan pegawai, jika rasionalisasi benar diterapkan. Berdasrkan data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sebannyak 950 Aparatur Sipil Negara (ASN) berpendidikan SD, SLTP dan SLTA.
Seluruh ASN tersebut dipastikan akan menjadi sasaran jika rasionalisasi benar-benar dicanangkan pemerintah pusat. Padahal, sejauh ini jumlah ASN Lambar terbilang minim, bahkan masih jauh dari mencukupi atau kurang banyak.
Dari 950 ASN tersebut rincianya tamatan SD 31 orang, SLTP 30 orang dan SLTA 889 orang, jumlah tersebut cukup besar dan hampir seperempat dari jumlah ASN di Lambar. Tetapi rasionalisasi tersebut masih dalam wacana pemerintah pusut, belum tentu terlaksana masih bisa dilakukan perubahan oleh pemerintah terkait.
Bagi ASN jangan dahulu galau, banyak saja berdo’a karena selain akan merugikan ASN yang terkena dampak, tentunyak akan berimbas pada kinerja Pemkab Lambar khususnya, dimana kinerja ASN akan tidak maksimal.
Kabid Pembinaan Pemberhentian dan Informasi Pegawai Ali Amar, S.Pd, mendampingi kepala BKD Drs. Ismet Inoni, M.M, mengatakan mengingat rasionalisasi ASN tersebut masih sebatas wacana pemerintah pusat, maka pihaknya menghimbau kepda 950 ASN yang berpendidikan SLTA kebawah tersebut untuk tetap melakukan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dengab baik.
“Rasionalisasi ASN tersebut masih sebatas wacana jangan terlalu dipikirkan, kita berdo’a saja semoga wacana tersebut tidak bener terjadi,” ucapnya.
Selain itu juga, dirinya menjelaskan, rasionalisasi ASN berpendidikan SLTA kebawah, pemerintah pusat merencanakan rasionalisasi ASN yang menduduki jabatan eselon III atau IV, dimana masa tenggat waktu ASN tersebut akan dibatasi.
“Meski masih sebatas wacana, namun harapan kita rasionalisasi ASN yang menduduki eselon III dan IV tersebut tidak benar-benar dilaksanakan, karena menurut saya itu akan mengganggu jalannya pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat Lambar khusunya,” pungkasnya. (Syafril/Mar)
