Harianpilar.com, Bandarlampung – Pertumbuhan ekonomi Lampung tahun saat ini cukup menggembirakan, meskipun terjadi perlambatan ekonomi. Pada tahun 2015 ekonomi Provinsi Lampung tumbuh 5,13persen diatas angka pertumbuhan nasional 4,79 %. Secara spesial, pertumbuhan ekonomi Lampung berada pada posisi keempat di Sumatera setelah Kepulauan Riau, Sumatera Barat dan Bengkulu.
Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo mengatakan, perkembangan PDRB perkapita Provinsi Lampung yang menggambarkan kesejahteraan penduduk, juga mengalami peningkatan. Pada Tahun 2015, rasio antara PDRB perkapita Lampung dan PDB perkapita nasional adalah sebesar 68,88 %.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencerminkan tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat Provinsi Lampung, terus mengalami peningkatan, pada tahun 2014 sebesar 66,42.
“Ke depan, perlu komitmen bersama untuk lebih fokus dalam meningkatkan derajat kesehatan, pendidikan, dan daya beli masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas SDM guna mendukung percepatan pertumbuhan dan perluasan pembangunan ekonomi daerah,” ujarnya, usai menghadiri rapat paripurna HUT Lampung di gedung DPRD Provinsi Lampung, Jumat (18/3/2016).
Seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran di Provinsi Lampung cenderung menurun. Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Lampung pada tahun 2015 adalah sebesar 5,14 dibawah Nasional yaitu sebesar 6,18.
Dengan PDRB perkapita yang relatif rendah, kondisi ini menunjukkan rendah-nya produktivitas tenaga kerja dan terbatasnya nilai tambah yang diciptakan perekonomian daerah.
“Untuk itu kita harus terus mengupayakan peningkatan produktivitas sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja relatif tinggi. Selain sektor pertanian juga pengembangan sektor jasa yang memiliki dampak pengganda yang lebih cepat perlu terus diupayakan. Seperti sektor pariwisata dengan potensi yang cukup besar,” kata gubernur.
Menghadapi hal tersebut, jelasnya, Provinsi Lampung Tahun 2015 telah meluncurkan Program Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa) yang merupakan program pengentasan kemiskinan berbasis desa, yang ditetapkan kepada 100 desa di 13 kabupaten dengan alokasi masing-masing 300 juta rupiah.
“Diharapkan, program ini dapat mendorong percepatan pembangunan ekonomi,” tambahnya.
Selain capaian keberhasilan pada beberapa indikator, tantangan yang dihadapi adalah kesenjangan antar Kabupaten/Kota dalam pencapaian indikator ekonomi dan sosial tersebut diatas. Pemerintah Provinsi memahami keterbatasan-keterbatasan yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten, termasuk di dalamnya keterbatasan kemampuan keuangan daerah.
“Oleh karena itu, diperlukan sinergitas, dukungan serta kerja keras bersama dari semua pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan,” ujar Ridho.
Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Lampung yang dituangkan di dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019, yaitu Bidang Infrastruktur, Investasi, reformasi birokrasi, pertanian, industri, pariwisata, kesehatan dan pendidikan. (Fitri/Juanda)
