Harianpilar.com, Bandarlampung – DPRD Provinsi Lampung menilai, pemadaman listrik yang terjadi di beberapa wilayah di Provinsi Lampung tidak perlu terjadi. Mengingat ketersediaan pasokan listrik Lampung sebesar 1.030 MW, sementara beban puncak hanya mencapai 854 MW.
“Ya seharusnya surplus 107MW, sehingga tidak perlu ada pemadaman,” kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Lampung, M. Junaidi, di ruang komisi, Jumat (18/3/2016).
Diungkapkan Junaidi, untuk saat ini ketersediaan pasokan listrik sebesar 1.030 MW yang berasal dari Pembangkit Tarahan 200 MW, Ulu Belu 110 MW, Batu Tegi 36 MW, Way Besai 90 MW dan pembangkit lainnya sebesar 64,5 MW. Sehingga totalnya mencapai 505 MW.
“Jika ditambahkan transper pasokan listrik dari Palembang melalui jalur Bukit Kemuning sebesat 325W dan ditambahkan lagi dengan pasokan dari pembangkit Sebalang Lamsel 200 MW, maka total ketersediaan listrik kita 1.030 MW,” jelasnya.
Lebih lanjut politisi dari Partai Demokrat Lampung itu menjelaskan, jika semua pembangkit normal dan tidak mengalami kerusakan, maka penambahan pasokan melalui jalur timur yang melalui perkebunan tebu milik SGC saat ini belum diperlukan.
“Logikanya seperti itu, penambahan jalur timur belum mendesak. Hanya saja saat ini apesnya pembangkit Sebalang tidak berfungsi dengan baik, sehingga jumlah pasokan menurun,” tegasnya.
Junaidi juga meminta masyarakat memberikan kesempatan kepada PLN agar segera memperbaiki pembangkit yang bermasalah. Dirinya berharap ke depan tidak terjadi lagi pemadaman akibat kerusakan pembangkit.
Diketahui, Gubernur Lampung M Ridho Ficardo sudah melakukan terobosan-terobosan agar Lampung surplus energi. Diantaranya akan dibangunnya IPP (independent power plant) 100 MW yang sudah MoU dengan PT Sewa Tama untuk membangun PLTG 100 MW, MoU dengan Senwa untuk pembangunan pembangkit Mine Mouth sebesar 6 X 360 MW.
“Langkah-langkah gubernur tersebut telah diupayakan untuk masuk dalam RUPTL PLN dalam konsep kemandirian Lampung,” imbuhnya.
Sebab Lampung harusnya mengutamakan kemandirian energi di daerah dibandingkan bergantung suplai listrik dari Sumsel.
Jika Sumsel membutuhkan energi listrik yang lebih maka gubernur Sumsel pasti akan meminta PLN untuk Sumsel dengan mengurangi suplai ke daerah lain. Saat ini saja pembangkit di Sumsel mengalami gangguan PLTU Keban Agung dan PLTU Banjar Sari dengan 350 MW juga mengalami kerusakan. Artinya, kalau hari ini disebarluaskan bahwa seolah-seolah jika Sumsel kelebihan 436 MW, maka kurangi saja dengan yang rusak sekarang. Sehingga saat ini patut kita duga suplai listrik dari Palembang jalur Batu Raja Bukit Kemuning berkurang. (Fitri/Juanda)
