Harianpilar.com, Lampung Selatan – Eksekutif Kota Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EK-LMND) Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) meminta kepada Pemerintah Kabupaten setempat untuk melelang aset patung Zainal Abidin Pagaralam (ZAP) kepada keluarganya.
Pasalnya, setelah patung ZAP dirobohkan pada tahun 2012 lalu sampai saat ini entah dimana keberadaannya, pembuatannya menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Lamsel senilai Rp1,7 miliar satu paket dengan perbaikan lokasi sekitar.
Oleh karena itu, EK- LMND Lamsel mendesak pemerintahan yang baru untuk segera melelang aset milik negara tersebut, karena dinilai telah melakukan pemborosan anggaran.
”Patung ZAP harus dilelang kepada keluarga pemiliknya, kemudian uangnya dikembalikan ke kas daerah (kasda). Patung ZAP yang dianggarkan menggunakan dana APBD merupakan pemborosan anggaran yang merugikan rakyat Lamsel,” kata Randi Fatra, Selasa (15/3/2016).
Randi juga menambahkan, setelah dilelang, anggaran tersebut dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat Lamsel. “Kami meminta agar patung senilai Rp1,7 miliar dikembalikan ke kasda dan uangnya bisa disalurkan ke sektor kesehatan maupun pendidikan yang langsung dirasakan oleh masyarakat,” tambahnya.
Selanjutnya kata Randi, EK-LMND Lamsel mendukung penuh program-program Pemkab Lamsel yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. “Kami sangat mendukung pembangunan di Lamsel yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Pemimpin yang baru, harus bisa menggunakan kebijakannya dalam mengelola anggaran, sesuai dengan prioritas yang menjadi kebutuhan rakyat dengan melihat objektifitas Lamsel,” lanjutnya.
EK- LMND akan terus memantau dan mengawasi setiap kebijakan-kebijakan pemerintah. Oleh sebab itu, pihaknya berharap kebijakan dan program yang dikeluarkan oleh Pemkab Lamsel harus memihak kepada rakyat. Namun jika sebaliknya pihakya akan melawan kebijak tersebut.
“Sesuai dengan ideologi bangsa indonesia dan fitrah organisasi mahasiswa kami akan selalu menjadi agent of cange nd social yang selalu mengawasi segala bentuk kebijakan yang dikeluarkan eksekutif agar sepenuhnya berpihak kepada rakyat Lamsel,” pungkasnya. (Saiful/Mar)
