oleh

Sekedar Membangun

Pembangunan (Developmentalisme) sebuah kata yang mudah dan sering diucapkan oleh seorang pejabat, politisi, bahkan masyarakat biasa sekalipun ketika berbicara tentang tugas pemerintah. Siagian (1983) mendefenisikan pembangunan sebagai sebuah proses yang dilakukan secara terus menerus, terencana, berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan, serta dilakukan secara terus menerus.

Membangun memang merupakan sebuah kewajiban bagi pemerintah, dan tanpa membangun pemerintah tidaklah ada gunanya. Siapapun yang memimpin pemerintahan diwajibkan melakukan pembangunan.

Secara sederhana dan teknis, dalam sistem pemerintahan Indonesia dikenal Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk tingkat pusat dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk ditingkat provinsi dan kabupaten/kota. Melalui APBN-APBD pemerintah melakukan pembangunan, terlepas dari siapapun Presiden-nya, Gubernur-nya dan siapapun bupati/walikotanya.

Namun membangun tidak-lah sekedar membangun, membangunan harus jelas. Jelas arahnya, jelas targetnya, jelas ukurannya, jelas perencanaanya, jelas biayanya, jelas aturannya, jelas kualitas dan kuantitasnya, serta jelas lain-lainnya.

Secara formal, pemerintah Indonesia telah menentukan tolok ukur pembangunan baik dari segi waktu maupun capaiannya. Dari segi waktu pemerintah pusat maupun daerah memiliki tolok ukur waktu yang disebut Rencana Pembangunan mulai dari jangka pendek, menengah hingga panjang. Rencana pembangunan itu kemudian diturunkan dalam bentuk program-program. Dalam praktiknya, penetuan program-program itu juga disesuaikan dengan visi-misi yang diusung oleh Presiden, Gubernur maupun bupati/walikota yang sedang menjabat.

Rencana pembangunan juga meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari aspek sosial, ekonomi, politik, hukum dan lainnya. Secara umum pembangunan diarahkan untuk meningkatkan tarap hidup masyarakat di berbagai sektor.

Namun pada tarap praksisnya, pembangunan yang dijalankan pemerintah sering kehilangan ‘jelas-nya’. Pembangunan kerap kali dilakukan dengan Sekedar Membangun. Pembangunan direalisasikan dengan tidak mematahui ketentuan, mengabaikan perencanaanya, mengangkangi aturan, mengabaikan standar kualitas dan kuantitas yang ditetapkan, bahkan pada tingkat yang lebih parah pembangunan justru dimanfaatkan untuk ‘menjarah’ uang rakyat oleh oknum pejabat dan rekanan yang mengerjakan proyek pembangunan.

Karena itu, dalam pelaksanaan pembangunan semua pihak harus berperan aktif, mulai dari masyarakat, penegak hukum hingga media massa. Terutama berperan dalam konteks mengawasi dan mengontrol agar pembangunan tetap berjalan sebagaimana mestinya dan tidak dijalankan dengan Sekedar Membangun….Wassalam