Harianpilar.com, Bandarlampung – Pelaksanaan pelantikan kepala daerah (Kada) terpilih periode 2016 -2021 sampai saat ini masih simpang siur, karena pemerintah provinsi sampai saat ini belum menerima surat keputusan (SK) pelantikan bupati dan walikota terpilih dari Mentri Dalam Negeri (Mendagri).
Asisten Bidang Pemerintahan Provinsi Lampung Rifki Wirawan menjelaskan, sampai saat ini Pemprov belum mengetahui kapan pelantikan bupati dan walikota terpilih di laksanakan, karena belum ada instruksi dari pemerintah pusat.
” Pemprov Lampung akan melakukan konfirmasi ke pemerintah pusat mengenai pelantikan yang akan dilaksanakan serentak pada akhir Januari 2016 bila tidak masuk gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) sedangkan masuk digugatan akan dilakukan pelantikan pada akhir Maret 2016 mendatang,” jelasnya saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (4/1/2016).
Lebih lanjut mantan Kepala Inspektorat itu mengatakan, untuk pelantikan bupati, walikota terpilih akan yang tidak masuk gugatan di MK akan dilantik pada akhir Januari 2016, sedangkan yang masuk digugatan akan dilantik pada akhir Maret 2016 mendatang.
Selain itu, mengenai tamu undangn, tempat, dan makanan akan dilakukan rapat bersama – sama kabupaten/kota yang mengalami pergantian kepala daerah pada 2016 mendatang.
“Rencananya akan dilakukan pelantikan di gedung milik pemerintah salah satunya di Gedung Serba Guna (GSG) Universitas Lampung, karna dapat menampung ribuan perserta dan tamu undnagan yang sudah ditentukan oleh pemerintah provinsi,” jelas mantan sekretaris daerah Lampung Utara ini.
Terpisah Kepala Biro Otonomi Daerah, Chandri membenarkan adanya pelantikan tersebut pada akhir Januari dan Maret 2016 mendatang.
Menurutnya, hingga saat ini barulah kabupaten Pesawaran yang menyelesaikan proses administrasi kelengkapan berkas untuk segera ditindak lanjuti pengeluaran surat keputusan (SK) penetapan.
Sedangkan, untuk kabupaten lainnya masih menunggu untuk pengeluaran surat keputusan penetapan sebagai bupati dan wakil bupati terpilih.
“Sampai saat ini barulah Pesawaran yang menyelesaikan administrasi berkas, sedangkan untuk kabupaten lain masih menunggu dari kabupaten dan kota lainnya,” jelasnya. (Fitri/JJ)
