Harianpilar.com, Pesawaran – Sejumlah program kegiatan di Dinas Pertanian (Distan) Pesawaran, kembali menjadi sorotan publik. Terlebih, beberapa program proyek pengadaan hingga optimalisasi lahan beraroma Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KNN).
Bukan hanya Dinas Pertanian, dua dinas dan badan yakni, Dinkes, Disdikbud dan BKD tidak luput dari adanya indikasi penyimpangan.
Beberapa kegiatan proyek Dinas Pertanian yang diduga sarat penyimpangan di antaranya, program optimasi lahan, di mana kelompok tani penerima manfaat diduga dimintai setoran sebesar R3.5 juta. Selain itu, pengadaan Handtraktor roda dua yang juga diduga dimintai setoran sebesar Rp2-3 juta.
Koodinator aksi Bajak Lampung Anto, di sela-sela aksi di kantor Dinas Pertanian Pesawaran, Senin (5/10/2015) menjelaskan, sejumlah kegiatan Dinas Pertanian dan Peternakan dan Disdikbud, serta BKD maupun Diskes disinyalir sarat akan penyimpangan. Seperti hal dicontohkan untuk program optimasi lahan Distannak Pesawaran sarat akan pungli.
“Program optimasi lahan, kelompok tani penerima manfaat bantuan diharuskan setor 3-5 juta. Dan belum lagi untuk pengadaan hendtrakror roda dua, para poktan terlebih dahulu menyetor dana 2-3 juta. Dan itu semua diserahkan pada pak Bambang (kabid SDM), dan hebatnya lagi infonya Kabid serta Kadistanak Pesawaran ini kebal hukum karena merasa ada pihak keluarga yang bertugas di Kejaksaan,” ungkap Anto.
Dikatakan Anto, diduga dalam perealisasian sejumlah kegiatan di tiga dinas itu ditengarai tidak sesuai dengan pagu peruntukkan dan bahkan dijadikan ajang bisnis bagi oknum pejabat yang berkompeten.
Seperti yang terjadi di Dinas Kesehatan (Dinkes), jelasnya, dalam perealisasian klaim Jampersal diduga adanya kongkalikong antar oknum pejabat di tubuh Dinkes. Dan ditambah lagi kegiatan BKD pada perealisasian SPMT ke pihak CPNS Dinkes yang tidak sesuai dengan TMT.
Dan parahnya lagi sambung Anto, Disdikbud yang seyogyanya menjadi pencetak atau melahirkan penerus bangsa yang memiliki SDM maju dan berdaya saing, ternyata turut dalam nuansa KKN.
Sepreti halnya, tutur Anto, dalam penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) perealisasian tidak sesuai dengan peruntukkan. Belum lagi, kegiatan RKB maupun rehab berat dan ringan yang ditengarai kuat adanya pungutan liar sebesar 17- 20 persen dari pagu anggaran.
Artinya sambung Anto meneruskan, kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Pesawaran diduga mengalami kemunduran dan ketertinggalan dibandingkan dengan keadaan kabupaten lainnya.
“Pembangunan Kabupaten Pesawaran kami anggap gagal!!.kami meminta pihak berwenang agar segera turun kelapangan untuk memeriksa, mengaudit seluruh kegiatan yang dilaksanakan dan kepada bapak Pj bupati untuk mencopot Kasatker yang bermasalah,” pungkasnya.
Usai orasi, 5 perwakilan massa diterima Pj. Bupati Pesawaran Paryanto, yang didampingi Sekda Hendarma, Kaban Kesbangpol Syukur, Kabag Protokol, Sekretaris Disdikbud Risman S, dan Kabid Dikmen Aidiyantoni serta Kabid Dikdas A Rifai, Harun Tri Djoko Kadiskes serta Ratna Dewi Sekretaris Distannak.
PJ bupati berjanji akan mengevaluasi kinerja perangkatnya. Bahkan menurut Paryanto, jika perlu sekiranya dapat diluruskan serta ditindak lanjuti ke penegak hukum.
“Benar atau salah sudah ada yang menangani dalam hal ini, tentunya penegak hukum,” tegasnya.
Ditegaskan Paryanto, terlebih dahulu dalam waktu dekat ini kita akan perintahkan pihak Inspektorat untuk mengcroschek kegiatan 4 SKPD yang ditengarai sarat masalah. Di samping itu, Paryanto juga meminta kepada Sekda Hendarma untuk memanggil sejumlah Satker guna mengetahui kebenaran seperti hal yang ditudingkan.
“Ddalam waktu dekat ini kita akan perintahkan pihak Inspektorat untuk memantau dan mengevaluasi sejumlah kegiatan Satker tersebut. Dan bila nanti ditemukan indikasi mengarah melawan hukum, kenapa tidak kita rekomendasi kepenegak hukum. Namun sebelumnya kita lakukan pembinaan terlebih dahulu jika masih dimungkinkan, karena bagaimanapun beban moral kalau semua mesti dilanjutkan keranah hukum,” tandasnya. (Fahmi/JJ)
