Harianpilar.com, BandarLampung – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung meminta Komisi II DPR RI untuk turut memperjuangkan kondisi KPU yang hingga kini jauh refresentatif. Mengingat fasilitas kantor KPU saat ini sangat minim, akibat adanya intervensi anggaran, penarikan fasilitas kantor, hingga penarikan aparatur kantor.
“Inilah kantor kami, fasilitas tidak ada.Kursi yang ada diruang ketua itu saja bawaan dari rumah ketua. Kantor selalu berpindah-pindah mulai dari kantor yang disamping demokrat hingga didekat Dinas Perhubungan,” kata Komisioner KPU Provinsi Lampung, M.Tio Aliansyah saat Kunker DPR RI ke Kantor KPU Lampung, Rabu (5/8/2015).
Dikatakan Tio, saat ini dari segi ketersedian anggaran maupun fasilitas di lembaga penyelenggara pemilu sangatlah minim, belajar dari pengalaman pelaksanaan pilgub lalu pihaknya merasa harus menelan kecewa sebab saat itu ada intervensi anggaran, penarikan fasilitas kantor, hingga penarikan aparatur kantor.
Dijelaskanya, keberadaan Kantor KPU Provinsi yang saat ini ditempati bukanlah milik KPU, namun saat ini status gedung adalah peminjaman yang diberikan oleh pemerintahan Provinsi lampung,
“Peminjaman kantor ini juga baru dilakukan gubernur periode ini, sebelumnya kami menyewa kantor ini dengan anggaran pertahun Rp 150 juta,dari 15 kantor KPU kabupaten/kota baru ada dua kantor yang definit dan sudah dibangun.Sedangkan yang lain memang sudah mendapat hibah tapi belum bisa dibangun karena PP sekarang tidk memperbolehkan membangun kantor,” terang Tio.
Sementara itu, Anggota DPR RI Tamanuri, mengatakan pihaknya tetap mengapresiasikan atas kinerja KPU Lampung.Meski bekerja dibawah keprihatinan, namun KPU Lampung bisa sukses melaksanakan pesta lima tahunan secara baik.
“Kami terutama saya sangat mengapreasiasi kinerja KPU Lampung, mungkin kita ingat KPU Lampung menjadi barometer demokrasi di Indonesia yang telah sukses menggelar pilgub berbarengan dengan pileg lalu,”jelasnya.
Tamanuri pun berjanji akan memperjuangkan apa yang menjadi kekurangan KPU Lampung.
“Insyallah akan kami perjuangkan mengenai fasilitas kantor, sedangkan masalah anggaran memang menjadi bahasan kami agar dana pilkada ditanggung penuh oleh APBD.karena memang banyak kepala daerah yang mengeluh kekurangan anggaran,” pungkasnya. (Putra/JJ)