Harianpilar.com, Bandarlampung – Warga dan siswa di Moro-moro Resgiter 45 Mesuji terus melakukaan perlawan untuk mempertahankan sekolahan yang terancam ditutup.
Petisi Jangan Tutup Sekolah Kami yang digalang di change.org sejak diluncurkan Senin 4 Mei lalu kini telah ditandatangani ribuaan oraang. Petisi ini ditujukan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan ini sendiri ditandatangani oleh berbagai kalangan.
“Perlawan yang dilakukan oleh warga Moro-moro merupakan ekspresi kekecewaan terhadap pemerintaah yang tidak menjamin hak warga atas pendidikan,” ujar Merwanda M Yusandi, Jurnalis yang juga pemerhati masalah sosial di Jakarta, Selasa (12/5/2015).
Merwanda menilai tidak ada korelasi antara konflik agraria dengan pemenuhan hak warga atas pendidikan. Sehingga sangat tidak adil bagi warga atau anak-anak Moro-moro jika hak atas pendidikannya diabaikan hanya karena mereka tinggal di wilayah Register.
“Kita siap mendukung sepenuhnya perlawan warga Moro-moro. Pemkab Mesuji harus bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anak Moro-moro. Pemenuhan hak atas pendidikan mutlak harus dipenuhi dimana pun berada,” tandas pendiri Institute on Corruption Studies (ICS) ini.
Terpisah, Rico Andreas,warga Moro-Moro menjelaskan,petisi ini terpaksa disampaikan karena saling lempar tanggung jawab dan juga ketidakjelasan terkait masa depan pendidikan ratusan anak-anak di Moro-Moro.Persoalan ini terus bergulir menjadi polemik publik.
Menurut Rico, tidak benar apa yang dikatakan Pemkab Mesuji yang menyayangkan warga yang tiba-tiba unjuk rasa pada 4 Mei lalu,”Sesungguhnya kami sudah mengurus berbagai prosedur sejak akhir tahun 2014,termasuk para guru yang sudah bertemu langsung dengan Bupati Mesuji. Masyarakat telah berusaha menempuh jalur-jalur prosedural yang ada.Tapi tidak ada hasil,” tegasnya.
Kemudia terkait pernyataan Sekda Mesuji yang menyatakan bahwa tuntutan warga adalah salah alamat dan seharusnya mengurus ke Tubabar, menurut Rico, itu adalah bukti Pemkab Mesuji lepas tangan atas persoalan ini.
Sementara itu film dokumenter pendek Jangan Tutup Sekolah Kami yang diupload melalui youtube telah ditonton lebih dari 5000 orang. Film karya sineas muda jebolan Eagle Award juga terus diputar dan ditonton diberbagai kota dan kampus di Indonesia.
“Alhamdulilllah,animo dan apresiasinya mas,hampir setiap hari ada pemutaran film di berbagai kota dan kampus,”kata Rico.
Bahkan hari Minggu lalu,Komunitas Komite Sepeda Indonesia (KSI) juga memutar film ini di Metro.
Kedepan,selain menggalang petisi dan dukungan politik pihaknya juga akan menggelar hearing di DPRD dan berbagai pihak lainnya.
“Kami memegang rekomendasi terakhir TGPF Kasus Mesuji yang dibentuk pemerintah pusat yang menyatakan bahwa hingga pemerintah menemukan solusi penyelesaian masalah di Register 45,hak-hak dasar masyarakat Moro-Moro harus dipenuhi,” pungkasnya. (Minton M/Juanda)
