Harianpilar.com, Mesuji – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mesuji nampaknya harus bekerja ekstra di dalam pengawasanan terhadap tenaga kerja, di seluruh perusahaan yang ada di Kabupaten Mesuji.
Pasalnya, 90 persen perusahaan tidak memiliki klinik sebagai wahana pertolongan pertama kepada tenaga kerja yang bekerja di perusahaan tersebut.
Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) Mesuji S. Bowo Wirianto MM, MPd melalui, Sekertaris BP2KB, Yanuar Fitrian mengatakan, dari hasil peninjauan terhadap tenaga kerja wanita (Nakerwan) di setiap perusahaan yang ada di Kabupaten Mesuji terbilang masih belum memiliki standar. Pasalnya, hampir rata-rata perusahaan tidak memiliki klinik sebagai tempat pertolongan pertama bagi kesehatan tenaga kerja.
“Sejauh ini hampir rata-rata perusahaan tidak memiliki klinik. Artinya, kesehatan, keselamatan dan pertolongan pertama bagi tenaga kerja diperusahaan tersebut masih terabaikan dan ini dilihat dari kunjungan-kunjungan yang dilakukan BP2KB Mesuji dalam penyuluhan terhadap Nakerwan disetiap perusahaan yang ada,”jelas Yanuar.
Dikatakan Yanuar, BP2KB Mesuji memiliki peran penting dibidang tenaga kerja yakni terhadap tenaga kerja wanita. Oleh karena itu, untuk memastikan apakah standar pelayanan dan hak-hak bagi tenaga kerja wanita ini benar-benar telah diberikan oleh perusahaan tersebut dan ini wajib.
“Peninjauan sekaligus pembinaan terhadap perusahaan taklain untuk melihat apakah perusahaan ini telah memenuhi kewajibannya terhadap nakerwan. Bagai mana cuti hami, bagai mana cuti melahirkan, apakah ada tempat ruang khusus bagi Nakerwan saat menyusui serta standar tenaga kerja lainnya dan apakah perusahaan ini mempersilahkan nakerwan memiliki Organisasi,” paparnya.
Takhanya itu, lanjut Yanuar, apakah perusahaan ini memiliki kantin sehatnya. Karena, semua tentang tenaga kerja harus memiliki standar tersebut dan tak kalah pentingnya setiap perusahaan harus memiliki klinik sebagai tempat pertolongan pertama.
“Bila dilihat dari setiap perusahaan di Mesuji hampir rata-rata belum memiliki klinik. Untuk pembinaan terhadap nakerwan kemungkinan ada tetapi tidak terjadwal, namun yang jelas dari hasil pengamatan kami, untuk pembinaan masih sagat kurang. Oleh karena itu, BP2KB Mesuji meminta agar perusahaan ini dapat meningkatkan standar pelayanan kesehatan bagi tenaga kerja wanita,”imbuhnya.
Namun sayang, lanjut Yanuar, perusahaan yang telah mengakar dan mendarah daging di Kabupaten Mesuji hingga saat ini tidak mempuyai klinik. Bahkan, meskipun sudah disediakan tetapi perusahaan tak mampu menyediakan SDMnya hak ini kemungkinan dalam negosiasi tidak ketemu solusi.
“Perusahaan yang baru memiliki Klinik yakni PT. Lambang, dan PT TB, sementara perusahaan yang tidak memiliki klinik masih banyak. Untuk itulah, kita harapkan kepada perusahaan dapat segera mengurus izin kliniknya agar tenaga kerja baik nakerwan maupun tenaga kerja pria dapat pelayanan kesehatan dalam bekerja,” tukasnya. (Sandri/JJ).
