Harianpilar.com, Mesuji – Ribuan warga dari delapan desa di Kecamatan Simpang Pematang dan Way Serdang mendatangi area lahan yang dikelola PT Pematang Agri Lestari, Senin (21/9/2026).
Aksi pendudukan massa ini dipicu kekecewaan warga terkait sengketa klaim kepemilikan tanah yang diyakini merupakan bagian dari hak asal-usul keluarga dan kawasan transmigrasi.
Guna mengantisipasi terjadinya bentrokan fisik di lapangan, tim hukum Gindha Ansori Wayka dan Rekan turun langsung memantau kondisi serta memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat setempat.
”Kami dari tim hukum Gindha Ansori Wayka dan Rekan selaku kuasa hukum hari ini turun langsung meninjau lapangan dan mendampingi masyarakat. Kami ingin memastikan jangan sampai terjadi sesuatu dan lain hal yang kemudian justru merugikan masyarakat, perusahaan, maupun pemerintah daerah,” ujar perwakilan tim hukum, Ansori, melalui keterangan persnya.
Tim kuasa hukum meminta masyarakat agar tetap tenang, menahan diri, dan tidak terprovokasi melakukan aksi anarki selama menyampaikan tuntutan.
Menurutnya, masalah pertanahan transmigrasi sangat sensitif sehingga penanganannya harus berpatokan pada verifikasi dokumen resmi, bukan sekadar penguasaan fisik secara sepihak.
”Kalau sudah berbicara mengenai persoalan tanah dan kondisi lapangan yang mulai memanas, tentu harus ada langkah untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Karena itu kami memberikan masukan kepada masyarakat agar memahami dan menerima masukan dari berbagai pihak,” tuturnya.
Pihak kuasa hukum menekankan bahwa substansi sengketa ini berpatokan pada status hukum, riwayat penguasaan, serta dokumen pertanahan yang sah.
Oleh karena itu, PT Pematang Agri Lestari dan Pemerintah Kabupaten Mesuji didesak untuk segera membuka ruang dialog yang konstruktif demi menyelesaikan konflik agraria ini secara damai.
”Kami berharap apa yang menjadi tuntutan masyarakat dapat didengar oleh pihak PT Pematang Agri Lestari maupun pemerintah setempat. Harapannya ada komunikasi dan penyelesaian yang baik sehingga tidak ada pihak yang dirugikan,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh ketarangan dari pihak PT Pematang Agri Lestari maupun pemerintah daerah setempat.(Tim)
Komentar