Laporan: Fitri
Editor: Juanda
Bandarlampung (Harian Pilar)
Terkait dibatalkannya mega proyek Jembatan Selat Sunda (JSS), Ketua MPR Zulkifli Hasan berjanji akan memanggil Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-Jusuf Kala untuk mempertanyakan alasan diberhentikannya proyek yang bakal meningkatkan perekonomian Lampung itu.
“Kita akan tanyakan apa alasannya JSS dibatalkan, padahal jika JSS ini jadi dibangun itu akan meningkatkan perekonomian nasional,” kata Zulkifli, seraya menegasakn jika dirinya akan berjuang untuk mengolkan proyek JSS.
Dikatakan Zulkifli, MPR RI akan memanggil Jokowi-JK untuk mengadakan rapat dengar pendapat (hearing) terkait pembatalan pembangunan JSS.
“Kita segera akan membahas ini, karena ini sangat penting apa lagi pembangunan JSS ini kan sudah lama direncanakan terus tiba tiba dibatalkan. Apa lagi alasannya belum jelas kenapa dibatalkan, intinya akan dirapatkan dulu bersama pak Jokowi dan pak JK,” jelasnya, saat ditemui di Gedung Pusiban, Pemprov Lampung, Jumat (7/11/2014) lalu.
Dijungkapkannya, rencana pembangunan JSS ini tercetus sejak kepemimpinan Presiden Soekarno. Menurutnya, jika diberhentikannya JSS dengan alasan menghilangkan identitas Indonesia yang negara kepulauan, itu tidak masuk akal. Meskipun jembatan itu sudah terbangun tidak sedikitpun merubah identitas Indonesia.
Lebih lanjut mantan Menteri Kehutanan itu juga berjanji akan membawa aspirasi warga Lampung, serta akan membangun provinsi ini lebih baik lagi.
“Untuk pembangunan di Lampung sebagai warga Lampung tentu saya akan mengutamakan pembagunan di Lampung, agar ke depan Lampung lebih maju dan berkembang tentunya dari perekonomianya,” tegasnya.
Sebelumnya Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan, menegaskan bahwa dirinya akan berupaya agar proses pembangunan megaproyek jembatan penghubung Pulau Jawa dan Sumatera ini bisa terealisasi.
Salah satu faktor untuk menunjang pertumbuhan ekonomi nasional, salah satunya kelancaran sistem transportasi. Jika JSS terbangun, maka secara otomatis pembangunan ekonomi regional akan meningkat. Sebab, arus distribusi barang dan jasa antar pulau semakin pesat.
“Sebagai wakil rakyat asal Lampung, yang diberi amanah oleh masyarakat
Lampung, proses pembangunan JSS akan terus saya perjuangkan, meski tanpa bantuan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara),” jelas Marwan.
Mantan Ketua DPRD Provinsi Lampung, ini menilai Pemerintahan Jokowi-JK terkesan terlalu terburu-buru untuk menghentikan pembangunan JSS. Apa yang disampaikan Jokowi melalui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional terkait pembatalan megaproyek tersebut bukanlah keputusan yang bijak.
“Saya pikir keputusan pemerintah Jokowi – JK melalui Menteri Bappenas untuk membatalkan proyek JSS merupakan keputusan yang terburu-buru, dengan alasan tentang Kemartiman dan ketimpangan pembangunan,” ujarnya.
Meskipun jembatan penghubung pulau terbangun, itu tidak menghilangkan identitas Indonesia sebagai negara kepulauan. Bahkan, dengan adanya JSS, maka ketimpangan pembangunan menurun dengan adanya pemerataan antar pulau. Tinggal dimatangkan kajiannya dan skema pembiayaan yang tidak membebani APBN.
