Bandarlampung (Harian Pilar) – Aksi demo sejumlah LSM di kantot Dinas PU Kota Bandarlampung, Rabu (7/1) nyaris ricuh. Pasalnya, puluhan massa dari LSM Koalisi Masyarakat Indonesia Bersatu (Komando Bersatu) dipaksa bubar oleh sejumlah oknum yang diduga preman. Akibatnya, terjadi aksi saling tarik –menarik, beruntung aksi tidak memanas setelah polisi melerai.
Koordinator lapangan Abzari Zahroni di sela-sela aksi mengaku akan melakukan demo di Polresta atau Polda untuk menuntaskan aksi premanisme di Dinas PU.
“Saya dalam waktu dekat ini mungkin punya agenda khusus ke Polresta Bandarlampung dan Polda agar kepolisian memperhatikan benar yang namanya premanisme. Jadi kalau ada preman di dinas- dinas itu kan tugas Polres dan Polda dibubarin,” kata Abzari.
Abzari menilai aksi premanisme di Dinas PU merupakan suruhan dari oknum Dinas PU.
“Itu dari pihak ketiga yang dimungkin sengaja diperintahkan oleh Dinas PU, ini adalah fakta karena kalau kita mau masukin surat, tiba tiba preman datang, jangan demo di sini nanti kalau demo di sini bakal dibubarin dan ini bukan pertama kali terjadi,” ungkapnya.
Terkait insiden itu, massa juga mendesak walikota untuk segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Dinas PU.
“Kalau persoalan preman secara pribadi saya tidak ada urusan, hanya saya ingin supaya aktor yang menyuruh ini diketahui . Ya Ibrahim itu bila diperlu dipecat sama Herman HN karena jangan sampai Herman HN ketiban sial karena ulahnya itu,” tandasnya.
Aksi massa tersebut untuk mendesak aparat hukum untuk segera menindaklanjuti dugaan korupsi pada sejumlah proyek di Dinas PU tahun anggaran 2014. Selain itu, meminta pihak terkait untuk mengukur ulang seluruh pekerjaan jalan di Bandarlampung.
“Selain memang dicurigai korupsi, semua pekerjaan tersebut tidak adanya pemasangan plang proyek, ini menandakan mereka sengaja menyembunyikan kecurangan mereka agar tidak diketahui masyarakat umum,” tandasnya.
Ditambahkannya, persoalan yang terjadi di Dinas PU sangat banyak bukan hanya kegiatan-kegiatan di atas akan tetapi ada persoalan lain seperti 30 paket proyek tahun 2014 yang tidak dapat dicairkan akibat keterlambatan. (Buchari/JJ)
