oleh

BBM Naik, Angkot Mogok

Laporan:Iswan/Hery – Editor: Juanda
Lampung Utara (Harian Pilar) – Kebijakan pemerintah pusat menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) mulai menuai reaksi masyarakat di daerah. Seperti yang terjadi di Kabupaten Lampung Utara(Lampura), Selasa (18/11/2014).

Puluhan angkutan kota (angkot) daerah setempat menggelar aksi mogok operasi secara spontansitas di seputaran Tugu Payan Mas Kotabumi.

Mereka menuntut kenaikan harga BBM itu, harus disertai dengan kenaikan tarif angkutan. Sebab biaya operasional yang harus dikeluarkan angkot dengan sendirinya menjadi naik. Sementara pemerintah setempat belum bisa mempridiksikan kenaikan ongkos angkutan bagi penumpang.

”Kita bingung dong. Mau menaikan tarif atau ongkos angkutan. Karena belum ada penyesuain tarif dari pemerintah,” ujar Arifin, salah seorang sopir angkot di sela-sela aksi mogok mereka.

Menurutnya, jika masih memberlakukan tarif yang lama, bisa merugikan mereka. Sebaliknya jika menaikan harga tida ada acuan bisa menimbulkan permasalahan dengan para penumpang.

”Kita sih mau saja menaikan ongkos. Tapikan mesti ada aturan dan mekanismenya. Kalau sembarangan bisa kena protes kita,” kata Arifin, diamini sopir angkot lainnya.

Sementara itu Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Lampura belum dapat memperidiksikan kenaikan ongkos tarif angkutan pasca kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Pasalnya penetapan tarif itu mesti melalui kajian terlebih dahulu.
“Karena ini dadakan, jadi kita harus turun dulu ke lapangan,” ujar Kabid Angkutan Dishubkominfo Lampura Maladi di ruang kerjanya.

Ditanya waktu yang dibutuhkan Dishubkominfo dalam penetapan tarif tersebut, Maladi mengatakan paling tidak dibutuhkan waktu sekitar dua minggu. Tak hanya mengkroscek lapangan pihaknya juga membutuhkan waktu untuk melakukan rapat dengan dewan lalulintas.
“Kita juga akan menggelar rapat dengan dewan lalulintas terkait hal ini,” tegasnya.

Dikatakannya, tarif tersebut akan dijadikan Perbup terlebih dahulu. Di mana untuk tarif lama sesuai Perbup 16/2013, untuk jarak tempuh 10 kilometer (km) sebesar Rp 2.750.

“Namun kita tidak pungkiri angkot memungut Rp 3 Ribu,” katanya, seraya berharap masyarakat dapat bersabar dalam penetapan tarif baru tersebut.

Dihubungi terpisah, anggota DPRD Lampura, Dedy Andrianto menegaskan Dishubkominfo harus bertindak cepat dalam penyesuaian tarif baru pasca kenaikan harga BBM tersebut. Mengingat kenaikan harga BBM itu pasti akan berpengaruh terhadap kondisi ekonomi masyarakat.

“Kalau tidak segera diberlakukan tarif baru, para sopir akan menaikan tarif semaunya. Kalau ini sampai terjadi yang rugi rakyat juga toh,” kata Sekretaris Komisi III DPRD Lampura itu.

Karena itu, dalam waktu dekat pihaknya akan segera memanggil Dishubkominfo untuk hearing terkait penyesuaian tarif pasca kenaikan harga BBM.

“Yang jelas kita panggil dulu lah Dishubkominfonya. Nggak boleh lama-lama. Paling tidak mereka mesti memperkirakan berapa persen kenaikan itu. Supaya masyarakat tidak merasa dirugikan,” kata dia.

Soal pemanggilan Dishubkominfo terkait penyesuaian tarif angkutan pasca kenaikan harga BBM, politisi PKPI itu menambahkan, pihaknya akan menjadwalkan setelah rapat internal besok (hari ini –red).

“Besok kita rapat internal dulu, setelah itu baru kita panggil Dishubkominfo,” ujarnya.