Bandarlampung (Harian Pilar) – Meski Presiden Joko Widodo sudah menyatakan pembatalan pembangunan Jembatan selat sunda (JSS) melalui Menteri Bappenas, namun Pemerintah Provinsi Lampung tetap akan mengupayakan agar JSS tetap dibangun.
Sekretaris Provinsi Lampung Arinal Djunaidi mengatakan, pemerintah Provinsi Lampung akan berusaha berencana untuk pembatalan pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS), “Tetapi jika memang sudah menjadi keputusan presiden, mau tidak mau daerah mengikutinya, ya kita tidak akan tinggal diam kita akan berusaha agar pembangunan JSS bisa terus dilaksanakan,” jelasnya di ruang rapat Sekdaprov, Senin (3/11).
Sebelumnya pembangunan JSS berdasarkan keputusan presiden, “Tetapi kalau saat ini terjadi pembatalan, dan sudah tertuang dalam keputusan presiden, maka ya daerah ikut saja, namanya juga sudah peraturan, kita ikuti saja peraturannya, mungkin pembatalan tersebut sudah mengevaluasi kesemua hal,” kata Arinal.
Sebelumnya diketahui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Andrinof Chaniago menyiratkan megaproyek Jembatan Selat Sunda (JSS) tidak akan dilanjutkan pada masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Meskipun pembangunan JSS masih bisa dibangun 10 atau 15 tahun mendatang.
Dijelaskan Andrinof, Presiden Joko Widodo tidak akan melanjutkan proyek yang masuk dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) disebabkan sejumlah pertimbangan, seperti memperlebar ketimpangan, serta menghilangkan identitas Indonesia sebagai negara maritim.
“Selat Sunda itu jalur penyeberangan terpadat. Kalau dimatikan dan tidak ditingkatkan kinerjanya itu akan menghilangkan identitas sebagai negara maritim. Sebaiknya dibenahi terminal penumpangnya, koridornya, kapalnya lebih manusiawi, dermaganya kalau kurang, ditambah. Itu lebih penting. Kalau itu sudah jalan, 10 tahun, 15 tahun kemudian silakan bikin JSS,” katanya. (Fitri/Lia)
