Harianpilar.com, Bandarlampung – Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Lampung nomor urut 2, Rahmat Mirzani Djausal – Jihan Nurlela nampaknya jauh lebih siap dalam mengatasi persoalan infrastruktur Lampung. Selain sejak awal menawarkan konsep kolaborasi dengan pemerintah pusat, pasangan ini juga mengusung gagasan Kerjasama Perusahaan Badan Usaha (KPBU) untuk mengatasi jalan rusak di Provinsi Lampung.
Sebaliknya, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Lampung nomor urut 1, Arinal Djunaidi – Sutono justru seperti mengikuti konsep Mirza-Jihan. Sebab Arinal-Sutono menyebutkan perlu adanya kolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam mengatasi jalan rusak di Provinsi Lampung. Dimana konsep ini sejak jauh hari memang menjadi konsep andalan Mirza-Jihan.
Hal itu terlihat debat Pilgub Lampung dengan tema “Infrastruktur dan Ekonomi” di Ballroom Hotel Novotel Bandarlampung, Minggu (13/10).
Dalam kesempatan itu, Calon Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal berkomitmen akan membuat infrastruktur jalan di Provinsi Lampung menjadi mulus untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan.
Salah satu caranya adalah dengan mengajak perusahaan-perusahaan yang ada di Provinsi Lampung untuk berkolaborasi dan membuat paket Kerjasama Perusahaan Badan Usaha (KPBU) yang belum pernah dilakukan di Provinsi Lampung.
Mirza menyampaikan infrastruktur jalan memiliki beberapa kepentingan, salah satunya ada untuk kepentingan sosial dan juga untuk kepentingan ekonomi. “Untuk kepentingan sosial, seperti untuk jalan-jalan di pedesaan ini akan kita prioritaskan dalam APBD Provinsi Lampung,” ujarnya.
Mirza juga mengatakan, infrastruktur jalan juga untuk kepentingan ekonomi dan kepentingan pemerintah pusat. “Dan untuk kepentingan ekonomi ini Kita akan ajak perusahaan swasta untuk berkolaborasi membangun jalan mulus di Lampung. Kita juga akan buat paket KPBU (Kerjasama Perusahaan Badan Usaha) yang belum pernah dilaksanakan di Lampung dan melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat,” ujarnya.
Ketua DPD Partai Gerindra Lampung ini juga mengakui, kerusakan jalan di Provinsi Lampung tidak meningkatkan perekonomian petani di Lampung selama sepuluh tahun.
“Makanya ini komitmen kita bersama, jika kami terpilih dan mendapat amanah memimpin Lampung bersama Presiden Pak Prabowo akan membangun Infrastruktur jalan di Lampung ini mulus,” pungkasnya.
Sementara itu, calon wakil gubernur Lampung, Jihan Nurlela menambahkan, pihaknya memiliki networking bagus yang menjadi modal awal untuk melakukan koordinasi dan komunikasi dengan perusahaan dan pemerintah pusat dalam membangun infrastruktur jalan di Lampung.
“Karena tentunya koordinasi dan kolaborasi ini menjadi penting untuk membangun infrastruktur jalan di Lampung. Makanya kita Kana bangun komunikasi ini dengan perusahaan, pemerintah pusat, stakeholder terkait untuk bersinergi dalam membangun jalan. Di Lampung,” tukasnya.
Sementara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Lampung nomor urut 1, Arinal Djunaidi – Sutono menyebutkan perlu adanya kolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam mengatasi jalan rusak di Provinsi Lampung.
Arinal menyebutkan bahwa masalah kerusakan jalan yang sudah terjadi selama lebih dari 20 tahun.
Ia menegaskan bahwa perbaikan jalan harus menjadi prioritas tanpa memandang periode waktu, mengingat jalan merupakan infrastruktur vital yang tidak mengenal batas waktu perbaikan.
Arinal menjelaskan bahwa sebagai bagian dari Indonesia, Lampung memiliki keterkaitan dengan pemerintah pusat.
“Kerusakan jalan ini telah saya laporkan, dan meskipun sudah berlangsung lama, kunjungan dari pemerintah pusat akhirnya meresponnya. Ke depan, kita tidak bisa terus-menerus hanya menunggu,” tegasnya.
Ia juga mengaku perlu adanya pembagian jalan negara, provinsi, dan kabupaten. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi terjadi di desa-desa dan kabupaten, sehingga perbaikan infrastruktur jalan di sana harus dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah.
“Pertumbuhan ekonomi itu terjadi di desa-desa dan kabupaten. Kita harus bersama-sama, dan sudah disetujui bahwa pada masa yang akan datang, kolaborasi antara APBN, APBD, dan dana desa akan menjadi kunci untuk mempercepat pembangunan infrastruktur,” jelas Arinal.
Ia menambahkan bahwa 70 persen penduduk Lampung tinggal di pedesaan dan kecamatan, dan untuk membangkitkan ekonomi kerakyatan, pembangunan infrastruktur jalan menjadi sangat penting.
“Kami sudah memiliki rumusnya, insya Allah ini akan menjadi prioritas ke depan,” tutupnya. (*)
