Harianpilar.com, Bandarlampung – Selain kini diperbolehkan undang-undang nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan, pejabat publik seperti Gubernur, bupati/walikota dan lainnya menjadi ketua atau pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dinilai memiliki banyak kelebihan. Terutama dalam pendanaan, pembinaan, serta memajukan olahraga.
Seperti diketahui, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi belakangan diminta banyak pihak agar maju sebagai calon Ketua KONI Lampung pada musyawarah provinsi (Musprov) KONI 20 Februari mendatang.
Staf Ahli Bidang Hukum Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI, Dr. Samsudin, M.Pd, mengatakan, banyak nilai plus dengan ditetapkannya undang-undang nomor 11 tahun 2022 yang memperbolehkan pejabat publik menjadi pengurus KONI.
“Saya tidak melihat gubernur mau nyalon atau tidak. Tapi saya melihat undang-undangnya, bahwa hasil keputusan ini adalah keputusan yang diambil secara matang. Dan undang-undang ini tentu kelebihannya lebih banyak dari pada kekurangannya,” ujar Samsudin saat diwawancarai usai acara dialog publik tentang Membedah Undang-undang No 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan Menuju Prestasi Provinsi Lampung pada PON.2024 di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara di Graha Wangsa Bandarlampung, Rabu (8/2).
Menurutnya, salah satu kelebihannya adalah terkait dalam hal pendanaan, pembinaan, serta memajukan olahraga. “Tentu dengan undang-undang baru ini tentu diharapkan banyak kelebihannya. Tapi kalau bicara kekurangan, tentu juga ada,” kata dia
Kendati demikian, lanjut dia, UU nomor 11 tahun 2022 adalah undang-undang yang dibentuk dan dibahas oleh masyarakat lewat perwakilan DPR RI. “Artinya harapan rakyat terhadap undang-undang ini menjelma dalam kepengurusan KONI,” kata dia.
Kemudian, dengan adanya undang-undang ini menegaskan bahwa memperbolehkan pejabat publik untuk menjadi pengurus KONI. “Dan dari sini tentu rakyat melihat, legislatif dan eksekutif melihat, akan ada banyak pilihan,” tukasnya.
Samsudin juga mendorong pengurus KONI Lampung untuk fair play atau mengedepankan asas keadilan dalam melakukan pembinaan terhadap semua cabang olahraga (cabor) yang ada. Hal itu guna menghindari kecemburuan sosial sesama cabor yang sudah terjadi selama ini.
Menurut Samsudin, pengelolaan manajemen olahraga memang harus fair play atau dikerjakan secara jujur dan konsekuen.”Jadi bukan hanya sekedar dalam bermain atau bertanding, tapi dalam pengelolaan anggaran harus jujur. Yang mana cabor berprestasi harus didukung, dan yang belum berprestasi kita tingkatkan dan support,” terangnya.
Penjelmaan orang yang bertanding itu harus menjelma dalam pengelolaan penganggaran. Selain itu, pengurus ke depan harus ngerti olahraga dan tidak ada interest kepentingan terkait dengan apa yang dibawa dirinya.
“Kalau mau jadi pengurus KONI, semua olahraga harus dimajukan. Karena KONI bukan untuk pengurus cabor ini itu, tapi semua cabor harus dimajukan,” tukasnya.
Pihaknya berharap manajemen pengelolaan olahraga di setiap provinsi bisa bagus, termasuk di Provinsi Lampung. Untuk Lampung, dirinya mengapresiasi prestasi olahraga Provinsi Lampung yang mengalami peningkatan yang signifikan. Dicontohkannya, Lampung mampu bertengger diperingkat ke-10 di PON Papua dan berprestasi juga pada saat PORNAS di Sumatera Selatan (Sumsel) beberapa waktu lalu.
“Ini artinya bahwa, indikator PON dan PORNAS kemarin, Lampung sudah sudah mulai meningkat. Dan dengan adanya Musprov yang akan dilaksanakan, tentu saya berharap ini bisa berjalan dengan sebaik-baik dan apa saja yang diputuskan ini adalah kebijakan-kebijakan strategis. Satu kata kunci adalah prestasi olahraga,” ujarnya.
Samsudin mengatakan, saat ini olahraga juga sudah menjadi indikator pembangunan di setiap daerah. Makanya, semua daerah saat ini berlomba untuk terus memperbaiki prestasi olahraganya serta lebih banyak menggelar kejuaraan tingkat nasional di daerahnya.
“Tentu Lampung juga tidak boleh ketinggalan. Karena kalau ingin maju, sekarang olahraganya juga harus berkembang. Olahraga maju, masyarakatnya pun akan meningkat perekonomiannya,” kata dia.
Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi V DPRD Lampung, Yanuar Irawan. Menurutnya, akan ada banyak kelebihannya jika KONI dipimpin langsung oleh pemangku kepentingan dalam hal ini pejabat publik atau kepada daerah.
“Karena tidak bisa dipungkiri bahwa pendanaan untuk olahraga ini kan tidak sedikit. Dengan gubernur menjadi ketua KONI, bakal banyak kelebihannya untuk memajukan olahraga,” kata dia.
Kemudian, lanjut dia, kolaborasi antar stakeholder terkait juga penting untuk memajukan olahraga di Lampung. “Jadi jangan sampai menimbulkan persoalan baru di atletik kita sehingga menghambat kemajuan olahraga kita,” tukasnya
Yanuar Irawan menyampaikan bahwa KONI ini sifatnya sebagai wada pembinaan.”Dan saya melihat beberapa tahun terakhir ini prestasi kita sudah mulai baik, tapi ada persoalan-persoalan, terutama persoalan hukum yang dari tahun ke tahun selalu terjadi. Lalu saya melihat betul apa sih masalahnya. Ternyata memang semua itu berasal dari internal,” kata dia.
Untuk itu, Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Lampung ini melihat harus ada asas keadilan sesama cabor. Hal ini agar tidak ada cabor yang merasa dianaktirikan, padahal cabor itu punya potensi untuk dibina mencapai sebuah prestasi. “Tapi karena support dan dukungan dari organisasinya tidak mumpuni ini jadi persoalan buat mereka. Nah ini kita tidak mau lagi terjadi ke depan,” ujarnya.
Makanya, dirinya berharap pengurus KONI Lampung ke depan ini betul-betul memang profesional, punya kapasitas dan kompetensi serta mempuni. Sehingga kepengurusan ke depan paling tidak pada saat PON di Aceh dan Sumatera Utara bisa mempertahankan prestasi yang ada, atau meningkatkan prestasi. “Karena ini tidak mudah, karena ini sudah masuk tahun 2023, dan pertengahan tahun ini kita masuk tahun politik untuk menghadapi pemilu 2024,” kata dia.
Karena, kata dia, tahun politik akan berpengaruh pada pembinaan-pembinaan olahraga. Karena, pada pembina olahraga, juga termasuk di pusat rata-rata juga orang politik. “Ini harus kita pisahkan betul, nanti bagaimana secara profesional kita untuk mempertahankan prestasi dan membina olahraga kita,” kata dia.
Dirinya juga berharap, KONI Lampung dapat menggandeng perusahaan atau corporate yang ada di Lampung untuk meningkatkan pembinaan cabor dari segi anggaran. “Saya rasa pihak ketiga atau corporate juga bisa ikut andil lah dalam membesarkan prestasi. Terutama di Provinsi Lampung banyak corporate, kalau kita bisa ajak bersinergi, seperti kata kemenpora, kita bisa meningkatkan prestasi,” kata dia.
Kendati demikian, lanjut dia, bagaimana mungkin corporate ingin bersinergi dengan KONI Lampung kalau di internal sendiri masih ada persoalan dan kisruh terus.
“Ini yang harus betul-betul menjadi 100 poin ke depan agar supaya ini diminimalisir. Kalau kejadian persoalan pasti ada apa-apa tidak bisa diminalisir aja supaya tidak terjadi. Dengan agaimana koordinasi dan komunikasi kita dengan mereka saja nanti,” pungkasnya.(*)
