Harianpilar.com, Bandarlampung – Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta aparat penegak hukum tidak selalu mencari-cari kesalahan dalam kebijakan pemerintah. “Jangan mengadili kebijakan pemerintah, seperti kasus perdata diubah menjadi kasus pidana,” kata Kalla, dalam Apel Kepala Satuan Wilayah di Auditorium Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Rabu 12 Agustus 2015.
Wapres mencontohkan, bila seorang pejabat menandatangani sebuah kontrak belakangan kontrak itu bermasalah, maka si pejabat umumnya bisa terjerat menjadi tersangka. Padahal, bisa saja yang melakukan korupsi adalah bawahannya. Untuk kasus-kasus semacam itu, Kalla meminta polisi piawai menganalisa duduk perkaranya.
Selain itu, Wakil Presiden juga meminta para penegak hukum tidak usah takut dituduh korupsi. “Jangan sampai dituduh korupsi itu menimbulkan ketakutan, karena ketakutan lebih berbahaya dibanding korupsi itu sendiri,” kata Yusuf Kalla.
Kalla menegaskan, sebagai pemimpin, para penegak hukum harus bisa mengambil keputusan yang baik. “Kalau takut dituduh korupsi dan leader takut ambil keputusan, negara akan mati,” katanya. (Redaksi/Juanda)
