Harianpilar.com, Tanggamus – Sebanyak 5.034 pegawai non aparatur sipil negara (non ASN) atau honorer di lingkungan Pemkab Tanggamus telah terdaftar di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
Bahkan sejak tahun 2017 ke 5.034 pegawai honorer ini telah terdaftar menjadi peserta program Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Sosial Kematian (JKM).
Hal itu diungkapkan Bupati Tanggamus, Dewi Handajani saat menerima penghargaan dari BPJS Ketenagakerjaan, sekaligus penyerahan dana klaim kematian kepada tiga orang ahli waris pegawai non ASN, di ruang rapat utama Sekretariat Kabupaten Tanggamus, Senin (26/10/2020).
“Ini adalah bukti kehadiran dan kepedulian pemerintah di tengah masyarakat pekerja. Kami beserta seluruh jajaran terus berkomitmen meningkatkan kesejahteraan pegawai non ASN dan tenaga kependidikkan,” kata Dewi Handajani.
Hadir pada acara tersebut Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Lampung Widodo, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Pringsewu Edison, Sekretaris Daerah, Para Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala Badan Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian dan Camat se Kabupaten Tanggamus.
Selanjutnya para ahli waris dari almarhum Apriana Dinas Pangan dan Pertanian, almarhum Herli Dinas Perikanan, almarhum Heri Sukardi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sekaligus penyerahan dana klaim kematian tenaga kontrak non PNS di lingkungan pemerintah Tanggamus.
Pada sambutan Bupati Tanggamus Dewi Handajani mengucapkan terima kasih kepada BPJS ketenagakerjaan Cabang Lampung atas piagam penghargaan yang telah diterima oleh Pemkab Tanggamus hal ini dapat memberikan makna rasa syukur serta motivasi.
“Terima kasih atas peduli terhadap perlindungan dan keselamatan kerja bagi para pegawai di lingkungan Pemkab Tanggamus karena perlindungan jaminan ketenagakerjaan memang sangat penting bagi setiap pekerja tak terkecuali bagi pegawai kontrak non ASN maupun perangkat di Kabupaten Tanggamus keselamatan kerja menjadi salah satu hal penting diperhatikan ini adalah bukti kehadiran dan kepedulian pemerintah di tengah masyarakat pekerja,” ungkap Bupati.
Bupati Tanggamus beserta seluruh jajaran terus berkomitmen untuk membangun daerah yang dicintai lewat visi visi terwujudnya Tanggamus yang Tangguh, Agamis, Mandiri, Unggul dan Sejahtera.
Peningkatan dan bantuan berupa insentif dan peningkatan kesejahteraan kepada pegawai non PNS d dan tenaga pendidikan yang masuksejak tahun 2017 tercatat tenaga kontrak non PNS di lingkungan Kabupaten Tanggamus yang menjadi peserta penyelenggara jaminan sosial.p
Program sosial di ketenagakerjaan merupakan kewajiban perusahaan pemberi kerja dan hak para pekerja dengan memasukkan pekerja ke ke dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan maka risiko kerja dialihkan kepada BPJS ketenagakerjaan .
Pemkab Tanggamus telah menghimbau kepada pelaku usaha di sektor formal maupun informal untuk memberikan perlindungan sosial kepada para pekerjanya dengan mendaftarkan ke BPJS ketenagakerjaan. Pada tahun 2017 tercatat tenaga kontrak non PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanggamus menjadi program jaminan sosial kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan sosial kematian (JKM) berjumlah 5034 orang.
Dengan adanya jaminan perlindungan dan keselamatan kerja Bupati minta agar pegawai non ASN yang telah terdaftar di BPJS ketenagakerjaan bisa lebih meningkatkan kinerjanya sesuai dengan undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan tentang badan penyelenggaraan jaminan sosial program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan kewajiban perusahaan pemberi kerja dan hak para pekerja dengan memasukkan pekerja ke dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan maka rasio kerja dialihkan kepada BPJS ketenagakerjaan.
Bupati menghimbau kepada pelaku usaha di sektor formal maupun informal untuk memberikan perlindungan sosial kepada para pekerjanya dengan mendaftarkan ke BPJS ketenagakerjaan dengan wilayah yang luas dan didominasi dengan tenaga kerja pemerintah swasta dan perkebunan sehingga perlu melindungi tenaga kerja dari resiko kecelakaan kerja kematian hingga jaminan masa tua tanpa memandang status hubungan kerjanya apakah pegawai pemerintah maupun swasta dengan tujuan untuk mempertahankan daya beli mereka semua dimasa pamdemi Covid-19.
“Sebagai informasi bahwa dari 5.034 orang tenaga non PNS yang yang disampaikan datanya ke BPJS ketenagakerjaan cabang Pringsewu 4.693 orang yang sudah sudah menerima dana subsidi ke rekening masing-masing,” tutupnya. (Ron)
