Harianpilar.com, Lampung Utara – Benang kusut proses pelaksanaan sejumlah proyek di Dinas Pendidikan Lampung Utara (Lampura) perlahan mulai terkuak. Bahkan tudingan setoran proyek juga benar adanya.
Hebatnya, dalam menjalankan aksinya, Kepala Dinas saat itu Isya Sulharis, diduga melibatkan LSM untuk menarik uang setoran proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan tahun 2014-2015 di beberapa sekolah penerima proyek DAK tersebut, sebesar 15 persen.
“Kami waktu itu dimintanya untuk mengambil setoran pada 3 sekolah tersebut, yang kata dia (Isya) ke tiga sekolah itu belum menyetor seperti sekolah-sekolah lain penerima DAK,” ungkap Ketua Komite Pemantau Tindak Pidana Korupsi (KP-Tipikor), Aidi Syafrizal, saat menggelar pers conference, di sekretariat PWI Lampura, Selasa (28/4/2015), seraya membeberkan tiga sekolah yang menerima Dak di antaranya, SMA Wiyata Karya, SMK Jaya Baya, dan SMK Muhammadiyah Kotabumi.
Diungkapkan Aidi, besaran jumlah dana DAK di tiga sekolahan tersebut di mana masing-masing mendapat 260 juta di SMA Wiyata Karya, 190 juta di SMK Jaya Baya, dan 180 juta di SMK Muhammadiyah. Dari ke tiga sekolahan tersebut Isya memerintahkan kepada mereka untuk mengambil uang setoran sebesar 15% di masing-masing sekolahan.
“Saya punya rekamannya, dia (Isya) menyuruh kami mengambil uang setoran DAK,” papar Aidi.
Bahkan, lanjut Aidi, jika kepala sekolah (Kepsek) di tiga sekolahan tersebut tidak bersedia atau percaya, maka Isya memerintahkan kepada mereka untuk menelpon Isya langsung.
“Ancam saja jika kita akan membubarkan bangunan DAK itu karena pasti tidak sesuai dengan bestek,” imbuh Aidi, menirukan ucapan Isya kala itu.
Sementara kebenaran akan adanya setoran DAK dari pihak sekolahan kepada Dinas Pendidikan dibenarkan oleh salah seorang Kepsek SDN yang ada di Lampura yang mendapat kucuran dana DAK.
Menurut Kepsek tersebut, pihaknya diminta oleh Kadisdik untuk memberikan setoran sebesar 15%. Ia mengaku permintaan itu tidak dipenuhi seluruhnya, dan ia hanya menyetorkan kurang dari 15%.
“Setoran dimaksud memang tidak langsung kepada Kadisdik, melainkan melalui bendahara dinas.” ungkap Kepsek yang enggan disebutkan namanya.
Ditambahkannya, karena uang setoran yang diberikan kurang dari 15%, maka Kadisdik merasa kurang puas. Untuk itu ia (Isya) menyuruh pihak pers dan LSM untuk meminta uang kepadanya.
Sayangnya, hingga berita ini ditulis Isya tidak berhasil dihubungi. Beberapa kali ponselnya dihubungi meski dalam keadaan aktif, namun tidak diangkat.
Sebenarnya desas-desus bahwa mantan Kadisdik Lampura itu, meminta wartawan dan LSM untuk menagih uang setoran proyek DAK telah kedengaran beberapa pekan yang lalu.
Malahan beberapa wartawan juga sempat meminta konfirmasi kepada Isya saat ia berada di halaman kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat. Isya Sulharis yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Lampura, membantah akan adanya isue bahwa ia menyuruh beberapa pihak untuk mengambil setoran dana DAK.
“Gak benar itu, saya tidak pernah memerintahkan siapapun untuk mengambil setoran DAK,” kelit Isya saat itu. (Iswan/Yoan/Juanda)








