Harianpilar.com, Bandarlampung – Pemprov Lampung mematangkan mempersiapkan ground breaking pembangunan Jalan Tol Sumatera (JTS) yang recananya akan dilakukan langsung oleh Presiden Jokowi.
“Kunjungan ini untuk mematangkan persiapan ground breaking yang akan dilakukan oleh Presiden Jokowi,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Arinal Djunaidi, saat memantau UN di SMAN 2 Bandarlampung, Senin (13/4/2015).
Dijelaskan Arinal, jika surat penetapan lokasi (Penlok) sudah ditandatagani oleh Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo, dan saat ini sedang dibahas oleh Kemenpupera. “Ground breaking itu menggunakan lahan PTPN di Sababalau dan milik ASDP di Bakauheni. Saat ini masih dibahas di pusat,” ujarnya.
Terpisah Ketua Tim I persiapan pembebasan lahan Tol Adeham mengatakan, lahan tersebut tersebar di tiga desa, yaitu Bakauheni, Klawi dan Hatta, dimana lahan tersebut milik 692 kepala keluarga, Desa Bakauheni 281 KK, Desa Klawi 144 KK, dan Desa Hatta 267 KK, rencananya lebar Jalan Tol seluas 120 meter.
Ground breking akan dilakukan di dua titik, yakni di Sababalau dan Bakauheni. Pemancangan tiang pertama ini akan dilakukan pada 25 Maret mendatang.
“Kalau lahan milik warga belum dibayar, sedangkan untuk awal kita akan gunakan lahan milik ASDP di Bakauheni, dan PTPN VII di Sababalau terlebih dahulu,” jelasnya.
Pembangunan jalan tol ini, akan dikerjakan oleh PT. Hutama Karya dan empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN), untuk efisiensi waktu pengerjaan Tol, kalau hanya satu perusahaan akan memakan waktu lama, sehingga dalam pengerjaan nanti akan ada dua perusahaan yang akan terlibat.
Sedangkan, ground breaking yang akan dilakukan di Sababalau sepanjang 2,9 km. Dan lahan PTPN VII yang akan digunakan sekitar 50 ha. “Lahan ini ada di Desa Sababalau, Waygalih, dan Wayhui, Kecamatan Tanjungbintang, Lampung Selatan,” paparnya.
Lebih lanjut mantan Kadis Kominfo itu menjelaskan, dua lahan milik BUMN yang akan digunakan ini sudah disetujui. Panitia juga sudah melakukan konsultaasi dengan Kepala PTPN VII.
“Mereka bersedia lahannya digunakan untuk jalur Tol, tapi, mereka minta tetap mengacu pada aturan pelaksanaan izin pusat, dan kita akan meminta lahan itu kepada kepala PTPN di pusat,” jelasnya. (Fitri/JJ)
