Harianpilar.com, Pesawaran – Terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang digelar pada 21 Oktober 2019 mendatang, Pemda Pesawaran akan menerapkan pengawasan secara khusus terkait adanya dugaan kecurangan.
Namun demikian pihak Pemda Pesawaran akan terus melakukan monitor menjelang tahapan pilkades serentak yang akan dilangsungkan di 80 desa se-Pesawaran, yang dihelat pada Oktober mendatang. Hal ini diungkapakan Kabag Pemdes Pesawaran, Isroni Mihradi, Senin (12/08/2019).
Ditegaskan Isroni, sekiranya dalam tahapan araupun pelaksaan pilkades ditemukan adanya kecurangan seperti halnya money politic dilakukan oleh salah satu calon kades tertentu, maka ia menyarankan sebaiknya dilaporkan kepada pihak panitia pilkades ataupun kepihak berwajib.
“Untuk masalah pelanggaran ataupun money politic yang terjadi dalam pelaksanaan pilkades tidak ada aturan yang mengikat dan undang-undang yang mengatur tentang itu. Kita tugasnya hanya sebatas monitor saja saat pelaksanaan pilkades berdasarkan SK bupati,” terang Isroni.
Selanjutnya menurut Isroni, untuk pelaporan kecurangan- kecurangan merupakan wewenang mutlak pihak panitia pilkades yang diberi waktu 1 hari setelah pencoblosan.
“Jika memang ditemukan adanya kecurangan, maka sebaiknya sicalon bersama timnya untuk melaporkan kecurangan itu kepihak panitia, mulai dari level bawah hingga tingkat atas kabupaten atau langsung ke pihak yang berwajib,” ulasnya.
Karena terkait temuan kecurangan pilkades tersebut imbuhnya, nantinya akan dilanjutkan hingga ke ranah hukum hingga sampai proses ingkrah dari pengadilan.
“Kami menghimbau dalam pilkades ini untuk tidak melakukan kecurangan apalagi money politic. Dan kalaupun memang ada temuan, silahkan laporkan kepihak panitia atau kepihak yang berwajib langsung. Nanti jika sudah terbukti dan ingkrah dari pengadilan baru kita bisa ambil kesimpulan, itu juga setelah dilantik baru kita lakukan pencopotan jabatannya,” tandas Isroni. (Fahmi)
