Harianpilar.com, Pesawaran – Akibat beban belanja daerah melebihi pendapatan daerah yang ada. Kondisi keuangan daerah Pesawaran mengalami defisit hingga mencapai Rp 54 miliar lebih.
Hal ini terungkap pada paripurna DPRD tentang persetujuan ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran APBD 2018, di Gedung DPRD setempat, Jum’at (05/07/2019).
Mewakili Bupati Dendi, wakil Bupati Pesawaran, Eriawan menjelaskan kegiatan satu tahun kegiatan Pemkab Pesawaran tahun 2018 lalu, untuk pendapatan tahun anggaran 2018 sebesar Rp1,285 triliun.
Sedangkan dari sisi belanja sebesar Rp1,340 triliun, sehingga setelah melalui perhitungan terjadi defisit anggaran sebanyak Rp54, 383 miliar.
“Tapi defisit ini telah ditutup dengan penerimaan pembiayaan Rp59,559 miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp1,650 miliar, sehingga pembiayaan bersih sebesar Rp57,909 miliar. Dan berdasarkan perhitungan terdapat silpa tahun 2018 sebesar Rp3,526 miliar,” jelasnya.
Selanjutnya, Eriawan juga menjelaskan, jika selama tahun 2018, Pemda Pesawaran telah berhasil mendapat penghargaan berupa catatan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan auditor BPK RI Perwakilan Lampung.
“Saya berharap kepada pimpinan, Anggota DPRD serta seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bekerjasama dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang menjadi tanggungjawab masing-masing, sehingga kita dapat mempertahankan opini WTP lembali di tahun yang akan datang,” harapnya.
Dikesempatan itu, Eriawan juga menyatakan, bahwa untuk pelaksanaan tahun anggaran 2018 masih belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan dan aspirasi seluruh lapisan masyarakat. Kodisi ini katanya, disebabkan oleh masih rendahnya kapasitas fiskal pemerintah daerah.
“Saya menyadari bahwa pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018 belum menyentuh kebutuhan dan aspirasi seluruh masyarakat. Pembangunan yang sudah, sedang dan akan dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dengan penentuan skala prioritas. Kondisi ini disebabkan oleh masih rendahnya kapasitas fiskal pemerintah daerah. Karenanya kedepan pemerintah daerah bersama DPRD tentunya berupaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah daerah pesawaaran,” tuturnya. (Fahmi)
