Harianpilar.com, Lampung Utara – Puluhan kepala desa (Kades) ngeluruk ke kantor Pemerintah Kabupaten Lampung Utara (Lampura). Kedatangan mereka mempertanyakan pencairan Anggaran Dana Desa (ADD) tahun 2017 yang menunggak selama 7 bulan dan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2018 termin pertama.
Setelah melakukan orasi, mereka diterima oleh Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) Lampura, Dedi Irawan, Senin (07/05/2018) di ruang kerjanya.
Dalam pertemuan itu, Ketua Asosiasi Pemerintah desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Hi. Sulki mempertanyakan alokasi keuangan daerah yang diperuntukkan bagi pelunasan ADD 2017 dan DD tahun anggaran 2018 termin pertama.
“Maksud kedatangan kami untuk mempertanyakan informasi tentang kondisi keuangan daerah yang dialokasikan guna pelunasan ADD 2017 serta kejelasan anggaran DD 2018 termin pertama senilai Rp43 miliar,” ujar Sulki yang diamini beberapa kepala desa yang turut mendampinginya.
Dikatakan Sulki, dalam pertemuan terakhir dengan petinggi Pemkab Lampura, bahwa pemerintah akan segera mencarikan solusi guna melunasi tunggakan ADD 2017.
Senada hal tersebut, Kepala Desa Kalibening Raya, Rudi Fadli, menyatakan selama ini pihak Pemkab Lampura belum juga ada kejelasan.
“Hingga saat ini, terkait tunggakan ADD 2017 selama 7 bulan, Pemkab. Lampura hanya memberikan janji-janji tanpa adanya realisasi,” jelas Rudi Fadli.
Sementara itu, Kabid. Perbendaharaan BPKA Kabupaten Lampura, Dedi Irawan, menegaskan, untuk DD tahun anggaran 2018 termin pertama, Pemkab. Lampura telah menyiapkan sejumlah Rp43 miliar yang dapat segera dicairkan dengan melengkapi administrasi pendukungnya.
“Terkait DD 2018, sejumlah Rp43 miliar dananya sudah siap untuk disalurkan. Namun, sesuai dengan arahan dan aturan yang ada, aparatur desa agar segera mengajukan usulan dan melengkapi APBDesa. Untuk tunggakan ADD 2017, sampai saat ini saya belum tahu dan belum ada instruksi lebih lanjut,” kata Dedi Irawan.
Lebih lanjut dia mengatakan dirinya baru menempati kursi Kabid. Perbendaharaan mulai April kemarin. “Pada prinsipnya, untuk kejelasan ADD 2017, mungkin bisa langsung dipertanyakan pada pimpinan kami,” jelas Dedi Irawan.
Mendapati pernyataan Kabid. Perbendaharaan BPKA Lampura, rombongan Apdesi Lampura langsung menuju ruangan Sekretaris Daerah Lampura, Samsir. Namun, Sekda Samsir tidak berada di tempat dan Asisten I Bidang Pemerintahan, Yuzar, sedang mengambil cuti dinas.
Mendapati hal tersebut, Ketua Apdesi, Sulki mengatakan akan melakukan aksi turun ke jalan. “Semua petinggi Pemkab. Lampura saat ini sedang tidak ada di tempat. Untuk itu, kami menginstruksikan kepada seluruh aparatur desa yang ada di Lampung Utara untuk berperan serta turun ke jalan mempertanyakan hak yang selama ini dijanjikan oleh pemerintah,” tegas Sulki.
Dirinya menyampaikan Rabu (09/05/2018) seluruh desa yang ada akan turun aksi dengan mengerahkan massa sebanyak 4500 untuk menuntut percepatan pelunasan ADD 2017. (Iswanto/Yoan)
