Harianpilar.com, Bandarlampung – Kongsi antara Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo-Bachtiar Basri mulai retak. Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo akan meminta restu kepada wakil Gubernur Bachtiar Basri, bila Partai PDIP Lampung akan memberikan wakil dari partai besutan Megawati Soekarno Putri.
Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD PDIP Bambang Suryadi mempertanyakan kepada bakal calon gubenur M. Ridho Ficardo jika nanti kembali maju sebagai gubenur kembali dan wakil yang dia minta dari PDIP.
“Ketika partai memberi lamaran dan diterima menjadi gubenur dari PDIP, dan wakilnya dari kami. Bagaimana menurut mas Ridho,” tanya Bambang dalam visi-misi dan penyerahan berkas di Kantor DPD PDIP, Selasa (18/7/2017).
Bambang juga menambahkan, lalu kedua ketika rekomendasi turun dari PDIP dan Demokrat, dan wakilnya dari PDIP, serta di usung dari partai politik lainya. Dan PDIP sebagai motor demokrasi.
“Kami punya mintaan PDIP sebagai motor bergerak yang direkomendasi dari Ketua Umum Megawati Soekarno Putri,apa ini bisa disepakati,” tambah sekretaris Komisi I DPRD PDIP.
Ridho menjawab masih tetap komitmen. Untuk wakil, Ketua DPD Demokrat tentu semuanya akan dibicarakan dengan Wakil Gubenur Bachtiar Basri. “Saya akan bicarakan dengan beliau (Bachtiar). Hal ini tentu kedepanya bicara dengan beliau masukan ini untuk pertimbangan kami di Pemrov,” katanya.
Ridho juga menjelaskan soal kelanjutan pembangunan Kota Baru di Lampung Selatan, menurutnya masalah tersebut adalah intruksi dari Presiden, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan disaksikan Kapolda se-Indonesia serta Kepala Badan Inteljen Daerah (Kabinda) pemerintah daerah tidak untuk melakukan.
Ridho menegaskan, jika itu dilanjutkan tentu sama saja melawan intruksi presiden. Ridho juga menilai perkantoran gedung di Kota Baru, sangat kurang baik. Pasalnya perkantoran tersebut berada di kampus. Yakni Institut Teknologi Sumatra (Itera) dan Universitas Islam Negeri (UIN). Maka dengan itu didemo tentu menganggu dengan membakar-bakar dijalan.
“Kalau kantor gubenur tak masalah jika ada demo mahasiswa seharian, karena kami ada penegak Perda (Pol-PP) kalau dewan bagaimana, karena rumahnya,” kata Ridho yang menyebut perlu ada revisi perencanaan di Kota Baru.
Sedangkan untuk Rumah Sakit Bandar Negara Husada (RSBNH), Ridho tidak mempermasalahkan karena merupahkan bentuk pelayanan. “Sejauh ini struktur kepegawaian sudah berjalan dan pasti tidak komplain. Inssa Allah tahun bisa di gunakan,” kata Ridho. (Fitri/Mar)
