Harianpilar.com, Bandarlampung – Ratusan massa yang mengatasnamakan Organisasi Pejuang Tanah Rakyat (OPTR) menuding pihak PTPN7 telah merampas lahan warga di dua kampung yakni, Panca Bakti, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran dan Kampung Tanjung Pandan, Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng) seluas 3.019 hektar.
Massa yang menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) Provinsi Lampung, mendesak BPN untuk segera melakukan pengukuran ulang atas hak lahan yang dikuasai PTPN7.
Menurut salah seorang kuasa masyarakat Suyanto, beberapa tahun lalu sempat ada kerjasama dengan Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Unila dan BPN Lampung Selatan untuk melakukan pengukuran tanah, namun tidak melibatkan PTPN7.
“Dari situ kita temukan data yang konkrit, ada 7.000 hektar lebih, sedangkan Hak Guna Usaha (HGU) yang harusnya dimiliki PTPN7 itu cuma 4.272 hektar. Artinya ada kelebihan sekitar 3.019 hektar,” ujar Suyanto, saat ditemui usai orasi di depan kantor DPRD Lampung, Rabu (12/10/2016).
Dalam penjelasan, Suyanto memaparkan bahwa versi penjelasan PTPN VII menanggapi kelebihan dari HGU adalah beralasan sebagai akses transportasi .
“Kami hanya minta dilakukan pengukuran ulang biar tahu pasnya HGU itu dimana ,dan sisanya ya biar kasihkan ke masyarakat,” kata Suyanto.
Selain itu, pihaknya juga mengaku mempunyai bukti-bukti dan telah menemukan penyimpangan yang menyebabkan hilangnya hak atas lahan warga, perladangan ,pertanian dan lahan pemukiman yang menyebabkan salah satu kecamatan harus kehilangan mata pencaharian mereka.
“Kalau sampai di sini tidak selesai, kami akan datang ke Jakarta,” ujarnya.
Menyikapi hal tersebut, Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Zamzani Yasin mengatakan akan melakukan pengkajian ulang terhadap laporan yang diberikan massa aksi.
“Ya nanti dong kita pelajari dulu, laporannya juga baru masuk sekarang,” kata Zamzani, usai mengadakan pertemuan dengannya perwakilan massa.
Menurutnya, sengketa ini sangat mudah diselesaikan karena menurut penjelasan para aksi massa tersebut di tahun 2004 pernah dilakukan penyelesaian oleh tim khusus yaitu tim 13.
“Kalau benar penuturan mereka benar, PTPN ini HGUnya ada seluas 4.000 sekian, masalah ini akan cepat selesai, mudah,” tandasnya.
Sementara, pihak PTPN7 hingga berita ini diturunkan belum bisa dikonfirmasi. Beberapa kali dihubungi via telepon, Kepala Humas PTPN7 Sofyan tidak menjawab, meski telepon genggamnya dalam keadaan aktif. (Ramona/Juanda)
