Harianpilar.com, Bandarlampung – Dalam dua tahun memimpin Provinsi Lampung, Gubernur dan Wakil Gubernur pasangan M Ridho Fircardo dan Bachtiar Basri dinilai sukses memajukan dunia pendidikan terutama memperluas akses pendidikan. Namun, secara kualitas kondisi dunia pendidikan di Lampung dinilai belum banyak mengalami perubahan.
Berdasarkan catatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung diketahui kinerja bidang pendidikan pada tahun 2014 hampir semua penduduk Lampung melek huruf, yang tercermin pada angka melek huruf sebesar 95,60 persen, dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 99,88 persen.
Bila dibandingkan dengan capaian nasional, Provinsi Lampung di atas rata-rata nasional. Beberapa indikator capaian bidang pendidikan itu di antaranya rata-rata lama sekolah tahun 2014 sebesar 7,48 menjadi 7,5 pada tahun 2015.
Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah Provinsi Lampung juga berupaya meningkatkan aksesibilitas anak terhadap layanan pendidikan, dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, dan peningkatan kualitas pendidikan.
Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah daerah telah secara serius melakukan beberapa upaya yaitu peningkatan akses dan kualitas pendidikan melalui Pemerataan tenaga pendidik khususnya di daerah terpencil (Lampung Mengajar).
Kemudian, program Lampung mengajar yang merupakan program penugasan sarjana terbaik dari berbagai disiplin ilmu yang akan dididik secara intensif, untuk diperbantukan sebagai tenaga pengajar pada pendidikan dasar di daerah terpencil/terisolir/tertinggal/terluar atau daerah yang secara geografis sulit dijangkau. Mereka ini selanjutnya disebut “pengajar muda” yang diharapkan mampu menebar inspirasi di tempat tugas.
Pengamat pendidikan yang juga Wakil Rektor (Warek) Universitas Lampung (Unila) Bidang Akademik, Prof.Dr.Hi. Bujang Rahman,M.Si, mengatakan, pendidikan di Provinsi Lampung telah mengalami banyak perkembangan selama kepemimpinan Ridho-Bachtiar.
Namun, perkembangan itu hanya untuk akses pendidikannya. Tapi di sisi lain pendidikan di Lampung mengalami disparitaskultur atau adanya perbedaan/jarak kualitas pendidikan yang beragam.
“Secara kuantitas mengalami kemajuan, itu terlihat dari semakin banyak anak-anak punya kesempatan untuk bersekolah. Tapi ada persoalan yang mendasar yang dihadapi dunia pendidikan Lampung,” terangnya.
Masalah mendasar itu di antaranya, disparitaskultur baik antar kabupaten/kota maupun antar sekolah yang ada di kabupaten/kota di Lampung.
“Masalah ini membuat hasil pendidikan tidak optimal, karena masalah perbedaan moto yang sangat tajam antara daerah satu dengan daerah yang lain berimbas pada outputnya menjadi beragam,” kata Bujang.
Selain itu, lanjut Bujang, Pemprov Lampung juga harus berupaya meningkatkan mutu pendidikan. Sebab, selama dua tahun kepemimpinan Ridho-Bachtiar peningkatan kualitas pendidikan belum optimal.
“Jadi proses belajar mengajar yang terjadi didalam kelas tidak optimal, karena memang menejemen sekolah kita itu tidak terfokus didalam kelas. Mestinya yang jadi perhatian utama pemerintah itu adalah suasana yang terjadi didalam kelas karena di dalam kelas itulah proses pendidikan yang sesungguhnya terjadi,” ungkapnya.
Mestinya kebijakan-kebijakan pendidikan termasuk anggaran sebagian besar harus dikerahkan untuk memperbaiki mutu kelas dalam pembelajaran. Menejemen pendidikan dan sekolah, jelasnya, memang sistemnya lebih bersifat Nasional, tetapi campur tangan Pemprov lebih berpengaruh pada pola penerapan serta perubahan yang akan terjadi.
Apalagi seluruh kepala sekolah yang diberikan tanggung jawab untuk mengelola pendidikan di sekolahnya masing-masing, saat ini lebih mementingkan kepemimpinan birokrasi dibanding kepemimpinannya di ruang lingkup sekolah.
“Kepala sekolah saat ini lebih mengutamakan kepemimpinan birokrasi dari pada sebagai pemimpin pendidikan. Proporsi waktu yang dibuatkan kepala sekolah itu selama menjabat kepala sekolah lebih banyak mengurusi birokrasi dari pada ngurusin urusan pendidikan. Kalau SMP/SMA masih mending, kalau kepala sekolah SD itu luar biasa itu nggak ada perhatiannya sekali,” cetus Bujang.
Tugas pemerintah saat ini harus mampu merepitalisasi peran kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan, bukan berperan di ranah birokrasi.
“Seumpanya sekolah butuh apa-apa maka tugas pemerintah untuk memfasilitasi, jangan kepala sekolah yang mengelola. Umpamanya rehab kelas atau penambahan bangunan, jangan diserahkan ke kepala sekolah harusnya pemerintah langsung yang mengelola jadi kepala sekolah bisa fokus mengurus pendidikan,” tegasnya.
Untuk itu, Bujang Rahman berharap ke depan kepemimpinan Ridho-Bachtiar bisa lebih fokus dalam mengurangi penyimpangan terutama di disparitaskultur. Ia juga mengharapkan adanya program-program pendidikan unggulan terbaru yang dapat memajukan dunia pendidikan di Provinsi Lampung.
“Jadi bantuan-bantuan yang diberikan jangan hanya berpihak pada sekolah-sekolah yang sudah maju saja harusnya dapat diarahkan pada sekolah-sekolah yang belum maju juga,” pungkasnya. (Tim/Juanda)
.%20Kuantitas%20Pendidikan%20Maju,%20Kualitas%20‘Kedodoran’){kind=link}