Harianpilar.com, Bandarlampung – Potensi perkebunan kelapa Lampung yang mencapai 90 ribu hektare mulai didorong menjadi kekuatan ekonomi baru melalui pengembangan ekosistem usaha terintegrasi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), Pemerintah Provinsi Lampung, perbankan, akademisi, dan pelaku industri bersinergi memperkuat pembiayaan, produktivitas petani, hingga hilirisasi komoditas kelapa.
Langkah strategis tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) bertajuk Pemetaan Potensi dan Tantangan Pengembangan Ekosistem Komoditas Kelapa melalui Penguatan Akses Keuangan dan Sinergi Pemangku Kepentingan di Provinsi Lampung, Kamis (5/11/2026).
Kepala OJK Provinsi Lampung, Otto Fitriandy, menegaskan pengembangan komoditas kelapa membutuhkan pendekatan menyeluruh. Persoalan yang dihadapi petani tidak cukup diselesaikan hanya melalui penyaluran kredit, tetapi harus diikuti penguatan kelembagaan, teknologi budidaya, kepastian pasar, dan perlindungan risiko usaha.
Menurut Otto, perkebunan rakyat masih menghadapi sejumlah persoalan struktural, mulai dari kebutuhan peremajaan tanaman (*replanting*), keterbatasan bibit unggul, hingga kelembagaan petani yang belum terintegrasi secara optimal.
Karena itu, OJK mendorong pembentukan **Closed-Loop Ecosystem atau ekosistem rantai pasok terintegrasi** yang menghubungkan petani dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari akademisi, perusahaan penyerap hasil produksi (*offtaker*), lembaga karantina, perbankan, hingga perusahaan asuransi.
“Pengembangan ekosistem komoditas kelapa harus dilakukan secara terintegrasi. Petani tidak cukup hanya diberikan akses pembiayaan, tetapi juga membutuhkan dukungan teknologi, kepastian serapan pasar, standar mutu, serta perlindungan risiko usaha. Pembiayaan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan siklus budidaya agar benar-benar mampu meningkatkan produktivitas,” demikian penekanan Otto dalam siaran persnya, Senin (10/11/2026).
Melalui skema tersebut, akses keuangan diharapkan menjadi instrumen pengungkit ekonomi produktif, bukan sekadar penyaluran kredit. Petani akan mendapatkan dukungan pembiayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan usaha, termasuk modal kerja dan peremajaan perkebunan.
Potensi yang hendak dikembangkan memang tidak kecil. Berdasarkan data tahun 2025, Lampung memiliki luas perkebunan kelapa sekitar 90 ribu hektare dengan produksi mencapai 83,4 ribu ton. Perkebunan tersebut tersebar di lima sentra utama, yakni Lampung Selatan, Tanggamus, Lampung Timur, Pesawaran, dan Pesisir Barat.
Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan juga masih menjadi salah satu penopang utama perekonomian daerah dengan kontribusi 28,35 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung pada Triwulan II 2026.
Kepala OJK Provinsi Sumatera Selatan, Arifin Susanto, dalam sambutan pembukaan turut menyoroti besarnya peluang peningkatan nilai tambah komoditas kelapa melalui diversifikasi produk olahan.
Menurutnya, kelapa tidak hanya dipasarkan sebagai produk primer, tetapi dapat dikembangkan menjadi berbagai komoditas industri bernilai ekonomi tinggi.
“Potensi kelapa tidak hanya terletak pada produk primer, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi berbagai produk bernilai tambah, seperti cocofiber, cocopeat, briket, kopra, minyak kelapa, hingga tepung kelapa. Hal ini membuka peluang untuk memperkuat hilirisasi dan daya saing komoditas,” ujarnya.
FGD tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, di antaranya Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT), Politeknik Negeri Lampung (POLINELA), Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung, serta Bappeda.
Dari sektor pembiayaan dan perlindungan risiko, turut dilibatkan Bank Lampung, Bank Mandiri, BRI, BNI, PNM, BPJS Ketenagakerjaan, dan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI).
Kolaborasi tersebut diarahkan pada tiga agenda utama. Pertama, menyelesaikan persoalan di sektor hulu melalui pendampingan praktik pertanian yang baik atau *Good Agricultural Practices* oleh akademisi dan Dinas Perkebunan.
Kedua, memperkuat hilirisasi dan kepastian pasar dengan melibatkan perusahaan offtaker, yakni PT Segar Sari Husada, PT Bening Big Tree Farms, PT Woongsol Nature Indonesia, serta asosiasi petani PERPEKINDO.
Ketiga, memetakan kebutuhan pembiayaan mulai dari kredit modal kerja, kredit peremajaan perkebunan, hingga asuransi pertanian guna mendukung keberlanjutan investasi dan usaha pengolahan kelapa.
Selain pembiayaan, OJK juga menekankan pentingnya literasi keuangan dan perlindungan konsumen. Petani serta pelaku usaha didorong memahami produk keuangan formal agar mampu memanfaatkan fasilitas pembiayaan secara produktif dan menjaga kedisiplinan pembayaran kredit, termasuk riwayat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
Masyarakat juga diingatkan untuk menerapkan prinsip Legal dan Logis (2L) sebelum menggunakan layanan keuangan, serta mewaspadai pinjaman online ilegal, investasi bodong, dan judi online yang dapat mengancam ketahanan ekonomi keluarga.
OJK berharap FGD tersebut tidak berhenti sebagai forum diskusi, tetapi menghasilkan rencana aksi kolaboratif yang konkret dan terukur. Keberhasilannya akan terlihat dari percepatan peremajaan tanaman, peningkatan produktivitas, berkembangnya industri pengolahan, serta terciptanya pasar yang lebih stabil dan menguntungkan bagi petani.
Dengan potensi perkebunan yang besar dan dukungan lintas sektor, Lampung diharapkan mampu memperkuat posisinya sebagai salah satu sentra komoditas kelapa berdaya saing global. Pada akhirnya, penguatan ekosistem ini ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah sekaligus memperbaiki kesejahteraan petani kelapa. (Ramona)
Komentar