Harianpilar.com, Bandarlampung – Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat keterbukaan informasi publik sebagai fondasi pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, saat mengikuti Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan Komisi Informasi (KI) Pusat RI di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Di hadapan tim panelis, Jihan memaparkan transformasi keterbukaan informasi di Lampung yang tidak lagi sekadar menyampaikan informasi secara satu arah. Pemerintah kini dituntut aktif mendengar aspirasi, menerima pengaduan, sekaligus memastikan setiap persoalan masyarakat mendapatkan tindak lanjut konkret.
Salah satu terobosan yang diandalkan adalah portal digital terpadu **Lampung In**, yang mengintegrasikan berbagai informasi dan layanan publik dalam satu kanal.
“Aplikasi ini menghubungkan masyarakat dengan berbagai informasi dan layanan pemerintah, sekaligus juga menyediakan ruang untuk menyampaikan aspirasi pengaduan. Hari ini pendekatannya pemerintah juga mendengar informasi faktual dari masyarakat yang ada di bawah, sekaligus merespons apa yang menjadi aduannya,” tegas Jihan.
Menurutnya, keterbukaan informasi merupakan prasyarat penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Prinsip tersebut juga sejalan dengan visi pembangunan daerah menuju Indonesia Emas dan arah kebijakan RPJMD Lampung 2025–2029.
Untuk memastikan transparansi tidak bergantung pada kepemimpinan atau pergantian pejabat, Pemprov Lampung telah memperkuat landasan regulasi melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pelayanan Informasi Publik.
“Perda ini kami sahkan di tahun 2024 yang harapannya menjadi suatu prinsip, menjadi suatu SOP keterbukaan informasi. Siapa pun pemerintahnya, siapa pun OPD-nya, maka melalui Perda ini menjadi standar keterbukaan informasi yang pasti,” ujarnya.
Jihan menjelaskan, Lampung In dikembangkan sebagai layanan satu pintu (*one stop service*) yang mencakup berbagai kebutuhan masyarakat. Mulai dari pembayaran pajak dan retribusi, layanan sosial, kesehatan, BAZNAS, informasi pasar, hingga peringatan dini kebencanaan.
Tak hanya menyediakan akses informasi, platform tersebut juga dilengkapi sistem pengawasan berjenjang untuk memastikan laporan masyarakat tidak berhenti sebatas pengaduan.
Salah satu perhatian utama adalah penanganan kerusakan infrastruktur jalan. Setiap laporan yang masuk akan diteruskan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) berwenang, yakni Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK).
Bahkan, sistem dashboard Lampung In menyediakan tanda peringatan (*warning*) apabila pengaduan belum ditindaklanjuti atau belum dilengkapi bukti penyelesaian.
“Sehingga ini menjadi kewajiban dari OPD untuk menindaklanjuti atau menyelesaikannya,” jelas Jihan, mencontohkan penanganan laporan kerusakan jalan di Sidomulyo, Lampung Selatan.
Ia menegaskan, keberhasilan digitalisasi birokrasi tidak boleh hanya diukur dari banyaknya aplikasi yang dibuat. Lebih penting adalah kesiapan sumber daya manusia, tata kelola, integritas pelayanan, serta konsistensi seluruh OPD menjalankan tanggung jawabnya.
Karena itu, Pemprov Lampung mengedepankan empat pilar utama, yakni integrasi, koordinasi, akuntabilitas, dan evaluasi kinerja OPD.
Penguatan keterbukaan informasi juga dilakukan melalui dukungan berkelanjutan terhadap kelembagaan Komisi Informasi Provinsi Lampung, pelaksanaan monitoring dan evaluasi KI Award bagi badan publik, penguatan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta peningkatan kapasitas pengelola media sosial perangkat daerah.
Selain itu, sepanjang 2026 Pemprov Lampung telah memfasilitasi penyelesaian 16 sengketa informasi publik sebagai bagian dari upaya menjamin hak masyarakat memperoleh informasi.
Menutup paparannya, Jihan menekankan bahwa esensi transparansi bukan sekadar seberapa banyak informasi yang dipublikasikan pemerintah, melainkan sejauh mana informasi tersebut mudah diakses, mendorong partisipasi masyarakat, dan menghasilkan respons nyata.
“Keterbukaan informasi bukan semata-mata tentang jumlah informasi yang dipublikasikan. Yang lebih penting adalah apakah informasi tersebut mudah diakses, mampu mendorong partisipasi, dan juga diikuti oleh respons pemerintah yang nyata, konkret. Itulah arah transformasi ke depan yang kami inginkan,” pungkasnya.
Penegasan tersebut menjadi pesan kuat bahwa pemerintahan modern tidak cukup hanya hadir untuk menginformasikan kebijakan, tetapi juga harus hadir mendengar, menjawab, dan menyelesaikan persoalan masyarakat. (Ramona)
Komentar