Harianpilar.com, Bandarlampung – Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat komitmen menghadirkan pelayanan publik yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Salah satu fokus utama pembenahan tersebut adalah peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di RSUD dr. H. Abdul Moeloek (RSUDAM) sebagai rumah sakit rujukan utama milik Pemerintah Provinsi Lampung.
Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal melalui sambutan yang dibacakan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan dalam kegiatan Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026 oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung di RSUD dr. H. Abdul Moeloek, Selasa (10/11/2026).
Mirza menegaskan, penilaian Ombudsman merupakan momentum penting bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi kualitas pelayanan sekaligus memastikan setiap rekomendasi perbaikan ditindaklanjuti secara konkret.
“Penilaian Ombudsman pada tahun 2026 ini menjadi momentum bagi kita untuk melihat sejauh mana kualitas pelayanan publik telah berjalan dan apa saja yang masih perlu diperbaiki. Kita harus terbuka terhadap setiap proses penilaian, menjadikan hasil evaluasi sebagai bahan pembenahan, serta memastikan setiap rekomendasi ditindaklanjuti secara nyata,” demikian sambutan Gubernur yang dibacakan Sekdaprov Marindo.
Menurutnya, pelayanan publik merupakan wajah pemerintah di hadapan masyarakat. Oleh karena itu, seluruh penyelenggara pelayanan harus memastikan masyarakat memperoleh layanan yang profesional, mudah diakses, memiliki kepastian, serta sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.
Dalam penilaian tahun ini, terdapat empat organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Lampung yang menjadi lokus evaluasi Ombudsman, yakni RSUD dr. H. Abdul Moeloek, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, Dinas Sosial, serta Dinas Pendidikan.
Meski demikian, Gubernur mengingatkan bahwa tanggung jawab pelayanan publik merupakan kewajiban seluruh perangkat daerah. Sebanyak 48 OPD di lingkungan Pemprov Lampung memiliki fungsi pelayanan sehingga hasil penilaian diharapkan menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran bersama.
Khusus RSUDAM, Gubernur memberikan perhatian terhadap konsistensi mutu pelayanan kesehatan. Seluruh jajaran rumah sakit diminta meningkatkan profesionalisme, memberikan pelayanan yang adil kepada pasien, serta memastikan setiap proses pelayanan berjalan sesuai standar.
Penguatan juga diarahkan pada kesiapan administrasi, ketersediaan informasi pelayanan, penerapan standar operasional prosedur, hingga efektivitas mekanisme pengaduan masyarakat. Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam mencegah potensi maladministrasi sejak awal.
Upaya pembenahan ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen Pemprov Lampung mempertahankan capaian pelayanan publik. Pada Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025, Lampung memperoleh predikat Kualitas Tertinggi kategori pemerintah provinsi dan menjadi satu-satunya dari 38 provinsi yang meraih kategori tersebut.
Capaian itu menjadi motivasi sekaligus tanggung jawab untuk menjaga konsistensi kualitas pelayanan di seluruh perangkat daerah.
Sementara itu, Direktur RSUD dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Lukman Pura menyampaikan bahwa manajemen rumah sakit terus melakukan berbagai langkah pembenahan guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan tata kelola rumah sakit, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penyempurnaan standar pelayanan, serta optimalisasi pengelolaan informasi dan pengaduan masyarakat.
Lukman menjelaskan, pelayanan kesehatan tidak hanya berorientasi pada aspek medis, tetapi juga mencakup kepastian pelayanan, keterbukaan informasi, sikap profesional petugas, serta kemampuan rumah sakit merespons kebutuhan dan keluhan masyarakat.
Karena itu, pencegahan maladministrasi menjadi perhatian seluruh jajaran RSUDAM. Evaluasi secara berkelanjutan diperlukan agar setiap proses pelayanan berjalan sesuai ketentuan dan memberikan kepastian bagi pasien maupun keluarga pasien.
Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung Dodik Hermanto menjelaskan, penilaian yang dilakukan bukan bertujuan mencari kesalahan atau kelemahan penyelenggara pelayanan. Sebaliknya, kegiatan tersebut merupakan bagian dari pengawasan untuk memastikan pelayanan publik berjalan baik dan terus mengalami peningkatan.
Menurut Dodik, RSUDAM memiliki tanggung jawab besar sebagai rumah sakit rujukan utama di Provinsi Lampung. Karena itu, evaluasi diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dan manajemen rumah sakit menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, mudah, cepat, terjangkau, dan terukur.
Dalam pelaksanaannya, tim Ombudsman melakukan sejumlah tahapan pemeriksaan, mulai dari wawancara dengan jajaran penyelenggara pelayanan, penelusuran lapangan ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan salah satu poliklinik, hingga pemeriksaan dokumen perencanaan, standar pelayanan, serta pengelolaan pengaduan.
Tim juga melakukan wawancara langsung dengan masyarakat sebagai pengguna layanan untuk mendapatkan gambaran objektif mengenai kualitas pelayanan yang diterima.
Dodik menambahkan, Ombudsman telah melakukan penilaian terhadap sejumlah rumah sakit umum daerah di kabupaten dan kota se-Provinsi Lampung selama hampir tiga bulan. Di antaranya RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro, rumah sakit di Tulang Bawang Barat, serta RSUD Krui di Kabupaten Pesisir Barat.
Ia berharap jajaran RSUDAM dapat memberikan informasi dan data secara objektif serta transparan selama proses penilaian berlangsung.
Dodik juga mengingatkan bahwa keluhan masyarakat tidak boleh dipandang sebagai sesuatu yang negatif. Sebaliknya, pengaduan merupakan masukan penting untuk mengidentifikasi kekurangan dan memperbaiki kualitas pelayanan.
Melalui penilaian Ombudsman dan tindak lanjut rekomendasi yang diberikan, Pemprov Lampung berharap peningkatan kualitas pelayanan publik dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Dengan demikian, pembenahan RSUDAM tidak hanya berorientasi pada pemenuhan standar administrasi maupun pencapaian predikat, tetapi juga menghadirkan pelayanan kesehatan yang semakin mudah, cepat, adil, transparan, dan berkualitas.
Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mewujudkan Lampung Maju menuju Indonesia Emas 2045. (*)
Komentar