Harianpilar.com, Bandar Lampung – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) tidak sekadar menjadi lembaga simpan pinjam, tetapi tampil sebagai motor penggerak ekonomi desa sekaligus instrumen hilirisasi potensi lokal.
Dorongan tersebut disampaikan Mirza saat menghadiri Seminar Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Gedung Semergou Lantai 4, Kantor Wali Kota Bandar Lampung, Jumat (4/9/2026).
Mirza menilai keberadaan koperasi harus mampu mengubah potensi ekonomi desa menjadi kesejahteraan nyata bagi masyarakat. Terlebih, struktur ekonomi Lampung menunjukkan sebagian besar penduduk berada di pedesaan, sementara perputaran modal masih banyak terserap di perkotaan.
Menurut Mirza, sekitar 70 persen penduduk Lampung berada di desa, sementara sekitar 70 persen arus perputaran uang justru terserap ke wilayah perkotaan. Kondisi tersebut harus diubah agar kekuatan ekonomi desa tidak terus mengalir keluar.
“Dulu di desa koperasi ini pengertiannya hanya tukang simpan pinjam, minjam duit di koperasi, bunganya besar. Padahal fungsinya jauh lebih itu. Koperasi adalah salah satu alat ungkit bagaimana kemakmuran-kemakmuran yang ada di Provinsi Lampung ini hadir di desa-desa,” ujar Gubernur.
Mirza mengatakan KDMP harus menjadi operator utama dalam mengembangkan potensi ekonomi desa, termasuk mengolah komoditas unggulan Lampung seperti singkong, jagung dan padi agar memiliki nilai tambah.
Untuk mempercepat langkah tersebut, Pemprov Lampung telah menyiapkan program 500 Desa Maju yang berorientasi pada hilirisasi komoditas dan ditargetkan rampung pada 2027.
Program tersebut nantinya diarahkan terintegrasi dengan KDMP sehingga koperasi tidak hanya menjadi tempat transaksi, tetapi menjadi bagian dari rantai produksi, pengolahan hingga pemasaran hasil desa.
Dari sisi pembentukan dan pengelolaan KDMP, Lampung juga mencatat capaian yang membanggakan secara nasional.
“Provinsi Lampung kita nomor empat secara nasional dan nomor satu di luar Jawa,” tegas Mirza.
Salah satu langkah konkret yang segera didorong adalah memperkuat tata kelola gabah petani Lampung.
Selama ini, pasokan gabah dari Lampung dinilai banyak bergerak keluar daerah, termasuk ke Pulau Jawa. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena dapat memengaruhi ketersediaan dan harga beras di daerah sendiri.
Gubernur menargetkan KDMP mulai mengambil peran langsung dengan menyerap gabah petani ketika memasuki masa panen.
“Insya Allah dalam minggu depan kami sudah targetkan, yang panen ada KDMP-nya, KDMP-nya akan menyerap gabah-gabah sehingga tidak keluar lagi ke Jawa. Kita memutus mata rantai,” tegasnya.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemprov Lampung membangun ekosistem ekonomi yang lebih kuat dari tingkat desa, sehingga hasil produksi petani dapat memberikan manfaat ekonomi lebih besar bagi masyarakat setempat.
Mirza mengingatkan, kekayaan sumber daya desa harus dikelola dengan kemampuan manajerial yang baik. Kepala desa dan pengelola koperasi dituntut mampu melihat potensi ekonomi lokal secara lebih luas.
Pesan tersebut sejalan dengan gagasan kepemimpinan statecraft, yakni kemampuan mengelola kekayaan dan sumber daya daerah untuk menghasilkan kemakmuran bagi masyarakat.
Dengan pendekatan tersebut, desa diharapkan tidak lagi hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi mampu masuk ke proses pengolahan dan menciptakan nilai tambah.
Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) H. Yandri Susanto menegaskan pembentukan KDMP merupakan bagian dari upaya pemerintah mewujudkan pemerataan ekonomi dari bawah.
Menurutnya, program tersebut merupakan pengejawantahan Asta Cita ke-6 Presiden RI Prabowo Subianto, khususnya dalam membangun dari desa dan mengentaskan kemiskinan.
“Intinya, kami ingin Koperasi Kelurahan Merah Putih ini kita kawal sama-sama. Ini adalah program idola Bapak Presiden Prabowo dalam rangka menyukseskan Asta Cita ke-6 Bapak Presiden, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi sekaligus pemberantasan kemiskinan,” ujar Yandri.
Yandri juga mengutip pemikiran Proklamator Mohammad Hatta mengenai pentingnya kekuatan ekonomi desa sebagai fondasi kesejahteraan bangsa.
“Indonesia akan makmur dan sejahtera dengan lilin-lilin kecil yang ada di desa-desa. Nah, lilinnya itu insyaallah Koperasi Desa dan Koperasi Kelurahan Merah Putih,” ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Mendes PDT juga meluruskan informasi yang beredar di media sosial mengenai isu pemerintah akan menutup warung-warung masyarakat setelah hadirnya KDMP.
Ia menegaskan informasi tersebut merupakan hoaks. Pemerintah, kata Yandri, justru ingin usaha masyarakat tumbuh bersama dengan penguatan ekonomi desa.
“Maka kalau ada isu sekarang katanya Menteri Desa, Menko Pangan menutup warung, itu hoaks, bapak, ibu. Karena Menteri Desa dan Menko Pangan tidak pernah bicara akan menutup warung-warung di desa. Justru kita ingin semua bangkit. Itu pesan Bapak Presiden Prabowo,” tegasnya.
Yandri menekankan pembangunan ekonomi desa membutuhkan kerja bersama seluruh pihak.
“Kita ini bukan superman, tapi kita superteam, termasuk dalam membangkitkan ekonomi kerakyatan,” tegas Yandri.
Pemerintah saat ini juga tengah memfinalisasi lebih dari 30.000 gerai dan gudang KDMP di seluruh Indonesia.
Seminar nasional tersebut menjadi momentum memperkuat komitmen Lampung menjadikan koperasi sebagai instrumen ekonomi rakyat. Tantangannya kini bukan sekadar membentuk koperasi, tetapi memastikan KDMP benar-benar mampu menyerap produksi petani, mengolah potensi desa, memutus rantai pasok yang merugikan daerah, dan mengembalikan nilai tambah ekonomi ke masyarakat desa. (*)
Komentar