Harianpilar.com,Bandarlampung – Sektor perkebunan menjadi salah satu kekuatan utama ekonomi Lampung. Pemerintah Provinsi Lampung kini mendorong peningkatan produksi, produktivitas dan kualitas hasil perkebunan sekaligus mempercepat hilirisasi agar komoditas unggulan daerah tidak berhenti sebagai bahan mentah.
Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Lukman Pura, saat membacakan sambutan tertulis Gubernur Lampung pada Apel Mingguan di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Senin (31/8/2026), menyebut sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih menjadi penopang utama perekonomian daerah.
Berdasarkan data BPS Triwulan IV 2025, sektor tersebut berkontribusi 28,35 persen terhadap PDRB Lampung, sementara subsektor perkebunan menyumbang 7,32 persen.
“PDRB menjadi salah satu tolok ukur tingkat kesejahteraan penduduk, sehingga pembangunan dan pengembangan pertanian, khususnya subsektor perkebunan, akan paralel dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung,” ujar Lukman membacakan sambutan Gubernur.
Besarnya potensi perkebunan Lampung tercermin dari produksi sejumlah komoditas hingga Desember 2025.
Produksi kopi robusta mencapai 125.578 ton, lada 14.615 ton, tebu 724.608 ton, kakao 49.109 ton, karet 175.424 ton, kelapa dalam 86.655 ton, serta kelapa sawit 437.250 ton CPO.
Kopi robusta dan lada Lampung masing-masing tercatat berada di peringkat kedua nasional berdasarkan capaian produksi. Begitu pula komoditas tebu yang menempati posisi kedua secara nasional.
Namun, pemerintah menilai besarnya produksi belum cukup apabila sebagian besar komoditas masih dijual dalam bentuk bahan mentah.
Pemprov Lampung kini menempatkan hilirisasi sebagai agenda penting pembangunan perkebunan. Produk perkebunan rakyat didorong untuk diolah menjadi produk setengah jadi maupun produk jadi sehingga nilai tambah dan manfaat ekonominya lebih besar.
“Produk perkebunan khususnya perkebunan rakyat masih didominasi oleh produk mentah (raw material). Karena itu, hilirisasi perlu terus kita dorong untuk meningkatkan nilai tambah,” tegasnya.
Hilirisasi juga diarahkan untuk memperpendek rantai distribusi. Pemerintah mendorong penguatan kelembagaan petani sehingga hasil perkebunan dapat dipasarkan lebih dekat dan langsung terhubung dengan industri.
Langkah tersebut membutuhkan keterlibatan pemerintah, petani, pelaku industri serta perangkat daerah yang menangani koperasi dan perindustrian.
Selain hilirisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia petani dan dukungan sarana-prasarana dinilai menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing perkebunan Lampung.
Pemprov menegaskan pembangunan perkebunan tidak bisa dikerjakan sendiri. Sinergi pemerintah pusat, Pemprov Lampung dan pemerintah kabupaten/kota bersama pelaku usaha serta petani diperlukan untuk memastikan potensi perkebunan benar-benar memberikan dampak ekonomi.
“Perlu kerja sama yang baik antara pemerintah dan stakeholder terkait untuk lebih meningkatkan kinerja pembangunan perkebunan di Provinsi Lampung,” tegas Gubernur.
Dengan kontribusi besar terhadap ekonomi daerah dan posisi sejumlah komoditas yang berada di jajaran atas nasional, tantangan Lampung kini bukan lagi sekadar meningkatkan produksi, tetapi memastikan hasil perkebunan rakyat mampu naik kelas melalui pengolahan, pemendekan rantai distribusi dan penciptaan nilai tambah di daerah. (*)
Komentar