Harianpilar.com,Bandarlampung – Festival Krakatau XXXV Tahun 2026 telah berakhir. Namun, DPRD Lampung mendorong Pemerintah Provinsi Lampung segera melakukan evaluasi total terhadap penyelenggaraan event tahunan tersebut.
Evaluasi dinilai penting untuk memastikan Festival Krakatau tidak sekadar menghadirkan kemeriahan, tetapi benar-benar menjadi penggerak pariwisata dan ekonomi masyarakat Lampung.
Anggota Komisi II DPRD Lampung dari Fraksi Partai Gerindra, Fauzi Heri, menegaskan Festival Krakatau merupakan agenda penting dan strategis untuk memperkenalkan pariwisata, seni budaya serta potensi ekonomi Lampung. Namun, karena telah menjadi agenda tahunan selama puluhan tahun, penyelenggaraannya harus terus ditingkatkan.
“Pada prinsipnya, DPRD Provinsi Lampung melihat Festival Krakatau sebagai event yang penting dan strategis untuk memperkenalkan pariwisata, seni budaya, serta potensi ekonomi Lampung. Tetapi karena ini sudah menjadi agenda tahunan, tentu kita tidak ingin Festival Krakatau hanya berhenti sebagai kegiatan seremonial,” tegas Fauzi Heri, Senin (31/8/2026).
Fauzi mengatakan evaluasi tidak boleh hanya berkutat pada administrasi kegiatan maupun laporan penggunaan anggaran. Pemerintah perlu mengukur outcome dan dampak ekonomi yang dihasilkan Festival Krakatau.
“Dari fungsi pengawasan, DPRD tentu akan meminta Pemprov melakukan evaluasi secara menyeluruh. Evaluasinya jangan hanya administrasi kegiatan dan laporan penggunaan anggaran, tetapi juga mengevaluasi outcome dan dampak ekonominya,” ujarnya.
Menurutnya, sejumlah data penting harus dibuka dan menjadi dasar evaluasi. Mulai dari jumlah wisatawan yang datang, lama tinggal, tingkat okupansi hotel, transaksi UMKM hingga perputaran ekonomi selama dan setelah festival.
“Keberhasilan festival tidak cukup diukur dari jumlah penonton atau banyaknya acara, tetapi dari berapa besar economic impact yang dihasilkan,” katanya.
Fauzi menilai evaluasi bukan berarti Festival Krakatau harus dihentikan. Sebaliknya, evaluasi diperlukan agar event tersebut dapat bertransformasi menjadi festival yang lebih profesional, terukur dan memiliki daya ungkit ekonomi.
“Kalau dampaknya belum maksimal, bukan berarti festivalnya harus dihentikan. Justru konsepnya yang harus kita perbaiki agar semakin memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia mendorong Festival Krakatau 2027 didahului kajian menyeluruh mengenai konsep, target pasar, kalender kegiatan, kebutuhan anggaran, strategi promosi hingga proyeksi dampak ekonominya.
“Jangan sampai kita setiap tahun menganggarkan kegiatan yang sama tetapi indikator keberhasilannya juga sama tanpa melihat apakah ada peningkatan atau tidak,” ujarnya.
Sorotan lain DPRD adalah penggunaan anggaran. Fauzi menegaskan setiap rupiah APBD yang digunakan untuk Festival Krakatau harus memiliki manfaat yang jelas bagi masyarakat.
“Prinsip DPRD jelas: setiap rupiah APBD harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Kita tidak semata-mata bertanya apakah anggarannya besar atau kecil. Pertanyaannya adalah berapa return atau manfaat yang dihasilkan dari anggaran tersebut,” katanya.
Karena itu, pemerintah harus menetapkan target sejak awal, baik target wisatawan maupun target ekonomi yang ingin dicapai.
Fauzi juga meminta pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif dilibatkan sejak tahap perencanaan. Hotel, restoran, travel agent, asosiasi pariwisata, UMKM, komunitas seni dan budaya hingga media harus menjadi bagian dari ekosistem festival.
“Jangan sampai pemerintah membuat event, kemudian pelaku pariwisata baru diberitahu ketika acaranya sudah akan berlangsung,” katanya.
Ia menyarankan pendekatan pentahelix agar pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, media dan masyarakat bersama-sama menentukan arah Festival Krakatau.
Menurut Fauzi, kekuatan brand Krakatau sangat besar. Karena itu, festival tidak boleh hanya dipusatkan pada panggung pertunjukan.
“Krakatau sebenarnya memiliki brand yang luar biasa. Kita memiliki sejarah, geologi, alam, budaya Lampung, seni tradisional, kuliner, ekonomi kreatif dan destinasi wisata,” ujarnya.
Festival harus mampu membuat wisatawan datang ke Lampung, tinggal lebih lama, mengunjungi destinasi, makan di restoran lokal, membeli produk UMKM dan menggunakan jasa masyarakat.
“Tidak cukup hanya mengundang orang datang ke acara, tetapi harus menjadikan Krakatau sebagai magnet wisata Lampung,” tegasnya.
Terkait dampak ekonomi Festival Krakatau XXXV, Fauzi mengatakan DPRD masih menunggu laporan resmi Pemprov dan organisasi perangkat daerah terkait.
Menurutnya, angka terkait transaksi UMKM, okupansi hotel, jumlah wisatawan dan perputaran ekonomi tidak boleh dibangun berdasarkan asumsi.
“Setiap penyelenggaraan Festival Krakatau harus memiliki baseline dan data pembanding, sehingga kita bisa membandingkan kondisi sebelum, saat, dan setelah festival,” jelasnya.
Dengan berakhirnya Festival Krakatau XXXV, DPRD kini mendorong Pemprov Lampung menjadikan hasil evaluasi sebagai pijakan untuk penyelenggaraan tahun berikutnya.
Festival boleh selesai, tetapi evaluasi tidak boleh berhenti. DPRD meminta kemeriahan Krakatau dibuktikan dengan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat Lampung. (Ramona)
Komentar