Harianpilar.com, Bandarlampung- Pemerintah Provinsi Lampung meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gejolak harga pangan menjelang Juli 2026. Langkah tersebut dilakukan dengan memperkuat koordinasi pengendalian inflasi menyusul tren kenaikan harga sejumlah komoditas strategis yang mulai terpantau di berbagai daerah.
Komitmen itu ditegaskan dalam keikutsertaan Pemerintah Provinsi Lampung pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dipimpin Kementerian Dalam Negeri RI secara virtual, Senin (22/6/2026).
Rakor diikuti Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Liza Derni, dari Command Center Diskominfotik Provinsi Lampung.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kenaikan cabai rawit, cabai merah, dan bawang merah menjadi penyumbang utama peningkatan Indeks Perkembangan Harga (IPH) nasional pada pekan ketiga Juni 2026. Selain itu, tren kenaikan harga beras medium dan premium juga menjadi perhatian serius pemerintah.
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, meminta pemerintah daerah bergerak cepat melakukan koordinasi lintas wilayah untuk mengendalikan lonjakan harga.
“Daerah yang mengalami kenaikan IPH signifikan harus segera melakukan koordinasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) guna mencari solusi konkret. Program bantuan dan intervensi pemerintah harus dipastikan berjalan tepat sasaran,” tegas Tomsi.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, Bulog, dan instansi terkait menjadi kunci menjaga stabilitas harga pangan di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat.
Dalam rakor tersebut, pemerintah pusat juga menyoroti pentingnya menjaga pasokan dan distribusi komoditas pangan strategis, khususnya cabai dan beras yang memiliki pengaruh besar terhadap inflasi.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) melaporkan berbagai langkah stabilisasi harga terus dilakukan, di antaranya melalui penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang hingga 20 Juni 2026 telah mencapai 359 ribu ton secara nasional.
Selain itu, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di berbagai daerah terus diperluas guna menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat.
Pemerintah juga mulai mengintegrasikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan sektor pangan lokal melalui pelibatan peternak rakyat sebagai pemasok telur dan daging ayam ras untuk mendukung stabilitas permintaan dan harga.
Pemerintah Provinsi Lampung memastikan akan terus menyelaraskan kebijakan pengendalian inflasi pusat dengan kondisi riil di lapangan. Pemantauan harga komoditas strategis dilakukan secara berkala untuk mengantisipasi gejolak yang berpotensi membebani masyarakat.
Dengan masih adanya fluktuasi harga beberapa komoditas pangan, koordinasi lintas sektor akan diperkuat guna memastikan pasokan tetap tersedia dan distribusi berjalan lancar hingga tingkat konsumen.
Langkah tersebut dinilai penting mengingat Lampung merupakan salah satu daerah produsen pangan utama nasional yang memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan regional maupun nasional. (Ramona)
Komentar