Jernih (2)

Pandangan rakyat pada pemimpinnya itu jernih. Bersih. Tanpa tendensi negatif.

Karena itu rakyat sangat paham. Dan sangat mengapresiasi.

Pak Prabowo saat ini sedang membenahi berbagai persoalan fundamental bangsa ini.

Di satu sisi, Pak Prabowo berjuang keras menyelamatkan kebocoran potensi pendapatan negara, khususnya dari sektor sumber daya alam.

Kemudian mencegah pemborosan anggaran dengan efisiensi dan pengetatan belanja, termasuk transfer ke daerah.

Pada sisi lain, Pak Prabowo menjalankan program yang sangat fundamental.

Memperbaiki gizi anak bangsa lewat Makan Bergizi Gratis (MBG). Mendorong lebih banyak perputaran uang di tingkat desa lewat Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Dua sisi langkah besar ini. Sangat didukung oleh rakyat. Tak ada yang menolak. Tak ada yang meragukan tujuan mulianya. Itulah kejernihan pandangan rakyat.

Tapi, Pak Prabowo juga harus sadar. Harus juga jernis melihat keadaan. Ada persoalan serius dalam perealisasian dua arah kebijakan fundamental itu.

Soal efisiensi misalnya. Ini diawal-awal. Sangat diterima dan dipahami oleh rakyat. Ini kebijakan yang masuk akal dan bernas.

Tapi pada praktiknya. Yang terjadi di bawah melakukan pengetatan anggaran, tapi di atas justru masih ada pemborosan.

Daerah dipaksa mengencangkan ikat pinggang. Dana transfer ke daerah dipangkas besar-besaran. Bahkan banyak yang kesulitan membayar gaji PPPK.

Sementara di pusat, lembaga seperti Badan Gizi Nasional (BGN) menggelontorkan uang untuk hal yang tak mendesak dan sarat penyimpangan.

Contohnya pengadaan 21.801 unit motor listrik senilai lebih dari Rp1 triliun. Tapi Kejagung menemukan dugaan mark-up gila-gilaan.

Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan beberapa pejabat sudah ditetapkan tersangka. Banyak motor itu kini masih menganggur di gudang.

Daerah dipangkas anggarannya. Tapi pusat tetap membangun Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Yang banyak dikritik. Bahkan anggota Komisi VII DPR RI seperti Yoyok Riyo Sudibyo bilang KDMP ini terlalu mirip minimarket modern yang jual produk pabrikan besar.

Bukan benar-benar memberdayakan produk UMKM lokal dan koperasi tradisional. Proses pembangunannya juga banyak menuai protes.

Daerah dipaksa berhemat. Sementara program MBG, meski anggarannya sudah diefisiensikan dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun untuk 2026, tapi biaya operasionalnya masih terasa tinggi.

Rakyat melihat ada kontradiksi yang jelas.

Hal-hal seperti inilah yang sejatinya memicu kekecewaan rakyat. Sikap kritis rakyat bukan tanpa dasar.

Kondisi rakyat di banyak tempat justru makin sulit, tapi di saat yang sama masih ada pihak yang terkesan kurang peka.

Pak Prabowo. Cepatlah bertindak dan memperbaiki keadaan kehidupan rakyat.

Jalankan MBG seefektif dan seefisien mungkin. Utamakan dulu untuk daerah 3T.

Evaluasi total KDMP agar benar-benar jadi koperasi rakyat, bukan replika minimarket.

Dan pulihkan lagi dana transfer ke daerah secara bertahap, dengan pengawasan ketat, agar pembangunan di daerah kembali bergeliat.

Rakyat tetap mendukung Pak Prabowo. Tapi dukungan itu akan semakin kuat kalau eksekusi di lapangan cepat diperbaiki..Wallahu a’lam bish-shawab.(Bersambung)