Harianpilar,com.Bandarlampung – DPRD Provinsi Lampung menegaskan komitmennya dalam mengawal pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang berkeadilan, transparan, dan tepat sasaran. Hal ini disampaikan dalam Diskusi Pendidikan bertema SPMB Berkeadilan yang digelar Forum Pemuda Peduli Pendidikan Lampung di Institut Agama Islam Darul Fatah, Senin (27/4/2026).
Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Deni Ribowo, hadir mewakili lembaga legislatif sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kualitas pendidikan di daerah.
Dalam forum tersebut, DPRD menekankan pentingnya sistem penerimaan peserta didik yang tidak hanya adil, tetapi juga mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.
“Pendidikan merupakan fondasi utama pembangunan daerah. Karena itu, sistem penerimaan murid baru harus berjalan secara adil, transparan, dan memberi ruang yang setara bagi seluruh masyarakat,” tegas Deni Ribowo.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para guru dan tenaga pendidik yang dinilai sebagai ujung tombak dalam mencetak generasi unggul dan berdaya saing. Menurutnya, kualitas sumber daya manusia sangat menentukan arah pembangunan daerah ke depan.
DPRD Lampung, lanjutnya, siap menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat terkait berbagai persoalan pendidikan, termasuk pelaksanaan SPMB agar benar-benar menghadirkan keadilan bagi seluruh peserta didik.
Selain itu, peningkatan mutu pendidikan dinilai menjadi langkah strategis dalam mendorong kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Lampung. Pemerataan akses dan kualitas layanan pendidikan menjadi faktor kunci dalam mewujudkan kemajuan daerah.
Dalam sesi diskusi, Deni Ribowo turut menyampaikan sejumlah masukan strategis, di antaranya perlunya penguatan bank data pendidikan yang akurat dan terpadu guna mendukung perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
DPRD juga menekankan pentingnya pengawasan pelaksanaan kebijakan pendidikan melalui kolaborasi lintas sektor, melibatkan dinas terkait hingga pemangku kepentingan lainnya agar pelaksanaan SPMB berjalan optimal.
Diskusi berlangsung interaktif dengan mengangkat berbagai isu krusial seperti jalur domisili, afirmasi, prestasi, hingga persepsi publik terhadap keadilan sistem penerimaan murid baru.
Kehadiran DPRD dalam forum ini menjadi sinyal kuat bahwa lembaga legislatif berkomitmen memastikan akses pendidikan berkualitas dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Lampung. (*)
Komentar