Harianpilar.com, Bandarlampung – Tahun 2025 merupakan tahun pertama kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung pasangan Rahmat Mirzani Djausal dan dr.Jihan Nurlela sejak dilantik 20 Februari lalu. Dalam 10 bulan memimpin, keduanya melakukan penataan dan penguatan pondasi pembangunan dengan fokus utama pada perluasan akses, konektivitas dan pemerataan pembangunan. Sehingga ditahun 2026 Lampung akan melaksaakan pembangunan yang lebih cepat dan terarah.
Diawal jabatan keduanya, nilai komoditas Lampung mencapai sekitar Rp140 triliun pertahun. Namun, sebagian besar masih keluar daerah dalam bentuk bahan mentah sehingga perputaran ekonomi di dalam provinsi menjadi terbatas.
Bahkan, dari total produk domestik regional bruto (PDRB) Lampung yang mencapai Rp483 triliun, jika dibagi rata per kapita seharusnya masyarakat memperoleh pendapatan sekitar Rp4 juta per bulan. Namun, fakta di lapangan menunjukkan angka kemiskinan masih sekitar 10 persen dan indeks pembangunan manusia (IPM) masih relatif rendah.
Karena itu, keduanya membuat arah pembangunan daerah periode 2025–2029 dengan menitikberatkan pada perbaikan infrastruktur jalan, penguatan ketahanan pangan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur dalam Acara Kaleidoskop Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2025, yang digelar bersama insan pers sebagai forum refleksi capaian pembangunan sepanjang tahun 2025 di Mahan Agung, Minggu (28/12).
Dalam paparannya, Mirza secara terbuka mengakui bahwa persoalan jalan rusak telah menjadi sorotan publik sejak 2023 dan kerap viral di media sosial. Kondisi itu, menurutnya, justru menjadi titik awal penentuan strategi pembangunan Lampung.
“Dari tahun 2023, Provinsi Lampung selalu viral soal jalan rusak. Dari situlah strategi pembangunan kami dimulai. Jalan adalah akses terpenting masyarakat,” tegas Gubernur.
Ia menegaskan, pembangunan jalan bukan sekadar proyek fisik, melainkan fondasi utama penggerak ekonomi daerah. Infrastruktur yang baik diyakini mampu memperlancar mobilitas masyarakat, menekan biaya distribusi, serta membuka akses pasar bagi sektor pertanian, perikanan, dan UMKM.
“Ketika jalannya baik, masyarakat bisa lebih mudah mengembangkan usahanya. Distribusi hasil pertanian, perikanan, dan UMKM menjadi lancar. Karena itu, akses jalan menjadi prioritas utama. Mudah-mudahan pada 2028 Lampung sudah jauh lebih baik,” ujarnya.
Selain infrastruktur, Mirza juga memaparkan sejumlah program unggulan strategis, salah satunya dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan potensi nilai ekonomi mencapai Rp8,5 triliun pertahun. Program ini diproyeksikan menyerap sekitar 98.500 tenaga kerja, sekaligus menggerakkan sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan UMKM lokal.
Lampung juga diarahkan menjadi Lumbung Pangan Nasional, dengan target peningkatan Indeks Ketahanan Pangan dari 83,07 pada 2025 menjadi 85,11 pada 2029. Pemerintah menargetkan penurunan angka ketidakcukupan konsumsi pangan dari 8,5 persen menjadi 4,75 persen.
Untuk mencapai target tersebut, Pemprov Lampung menekankan pentingnya sinergi lintas OPD, mulai dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Peternakan, hingga Koperasi dan UMKM. Kolaborasi dengan Bulog, BUMD, BUMDes, perguruan tinggi, serta dunia usaha juga menjadi kunci keberhasilan.
Pembangunan Lampung ke depan turut diarahkan pada optimalisasi ekonomi desa, penguatan koperasi dan BUMDes, stabilisasi harga pangan, pemerataan akses pendidikan, serta peningkatan kemantapan infrastruktur jalan hingga ke pelosok.
Dengan mengusung visi “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas”, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan komitmen menghadirkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, tata kelola pemerintahan berintegritas, serta pembangunan yang adil dan berkelanjutan.
Program-program unggulan tersebut diharapkan menjadi fondasi kokoh pembangunan Lampung, sekaligus memastikan hasil pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat dari kota hingga desa. (*)
