Harianpilar.com, Lampung Selatan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan (Lamsel) mengusulkan Anggaran Pendapatan dan belanja daerah (APBD) murni tahun 2016 Rp1,66 triliun agar dapat disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Lamsel Sutono disela-sela pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plapon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lamsel di ruang banggar DPRD setempat, Selasa (3/11/2015) lalu.
Menurut dia, prioritas program pembangunan Kabupaten Lamsel, merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) pemerintah pusat dan Provinsi Lampung. Sebab, jabatan Bupati dijabat oleh Penjabat (Pj) yang pada umumnya program yang menjadi prioritas disesuaikan dengan visi misi bupati definitif. “Prioritas pembangunan pada APBD murni Kabupaten Lamsel, sesuai arahan Pak Presiden, Gubernur Lampung, dan bupati, KUAPPAS untuk infrastruktur, mendukung ketahanan pangan, sarana dasar pendidikan dan kesehatan,” kata Sutono.
Khusus prioritas pembangunan infrastruktur tahun 2016 mendatang, kata Sutono, pembangunannya mendukung dalam hal produktivitas daerah. Dimana, ia mencontohkan membangun akses infrastruktur penghubung antar daerah, wilayah sentra-sentra produksi. “Kemudian, infrastruktur yang mendukung kepariwisataan untuk pertumbuhan ekonomi selain sektor pertanian, perikanan dan kehutanan (PPK). Karena kabupaten ini, sangat besar memiliki potensi wisatanya,” katanya.
Selain itu, menurut mantan Kadis Kehutanan Provinsi Lampung ini, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Lamsel didukung sektor PPK sangat besar. Untuk itu itu, infrastruktur pendukung akan menjadi perhatian lebih dari Pemkab Lamsel. “Seperti pembangunan embung, sumur bor yang menjadi perhatian kita,” kata dia.
Sutono mengatakan pada sektor real ekonomi kreatif, dalam rangka menumbuhkembangkan ekonomi tersebut sangat penting diupayakan peningkatannya. “Menumbuhkembangkan ekonomi kreatif masalah kredit usaha rakyat (KUR), koperasi, badan usaha milik petani, dan pembinaan kelembagaan masyarakat. Itulah, beberapa poin penting yang menjadi perhatian kami,” katanya. (nt/lp/joe)
