oleh

Karena ini akhir pekan. Kita bahas masalah yang menggembirakan sekaligus mengkhawatirkan.

​Saya akan bahas yang menggembirakannya dulu.

Pemerintah itu memang tidak cukup hanya bisa membangun. Tapi juga harus pandai menjelaskan. Menyampaikan. Hingga publik paham.

​Yang terjadi saat ini, pemerintah seperti kesulitan. Kesulitan menjelaskan secara mudah tentang klaim-klaim kemajuan dan pertumbuhan.

​Itu juga yang menyebabkan, klaim pemerintah kerap bertentangan dengan pemahaman rakyat banyak.

​Mengklaim ekonomi tumbuh. Rakyat menjawab ekonomi justru sulit.

​Mengklaim inflasi turun. Publik merespons dengan sinis.

​Mengklaim NTP naik, petani justru disebut masih susah.

​Padahal pemerintah memiliki banyak lembaga yang berfungsi sebagai “jubir”. Sebut saja Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) dan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom).

​Lembaga ini diisi orang-orang keren dan hebat. Bahkan sudah berulang kali ganti orang.

​Tapi, tetap saja. Pemerintah seperti kesulitan memberi pemahaman tentang program yang sudah, sedang dan akan dilaksanakan. Serta menyampaikan hasil yang dicapai.

​Itu karena para jubir pemerintah lebih banyak menjelaskan dengan bahasa langit. Bukan dengan bahasa rakyat yang mudah di cernak publik.

​Lebih sering menjelaskan dengan retorika yang rumit, bukan dengan bahasa yang mudah dipahami.

Karena itulah, tampilnya Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal di stasiun-stasiun TV Nasional seperti membawa pencerahan bagi publik.

​Mirza menjelaskan klaim pertumbuhan ekonomi di desa era Presiden Prabowo bukan dengan retorika yang bikin kening mengkerut, bukan dengan bahasa yang membingungkan.

​Mirza tampil dengan bahasa sederhana tapi dengan bukti yang konkret.

​Bukti ekonomi di desa itu tumbuh, secara faktual terbukti lewat kenaikan pembelian kendaraan bermotor secara year-on-year, di mana motor naik 14% dan mobil naik 31%.

​Itu bukan data kosong, itu berdasarkan data Bapenda Lampung dimana itu data pembayaran pajak kenderaan. Mustahil orang bayar pajak tapi kenderaanya tak ada.

​Dan lonjakan itu terjadi pada kendaraan penunjang produktivitas seperti truk, pikap, dan truk kecil. Yang digunakan petani untuk mengangkut hasil panen.

​Mirza juga memperkuat argumennya dengan bukti lainnya yang mudah dipahami. Kenaikan aktivitas ekonomi di perdesaan juga tecermin dari kenaikan volume pengiriman ekspedisi dan peningkatan penjualan semen ritel sebesar 15% untuk renovasi rumah warga.

​Disisi lain Nomor Induk Berusaha (NIB) mikro tumbuh 7,8% dengan penambahan sekitar 6.000 pengusaha mikro baru.

​Meningkatnya ekonomi di desa yang didominasi petani, juga terlihat dari tingginya pembelian alat mesin pertanian (Alsintan) modern seperti traktor roda empat, drone pertanian, dan combine harvester.

​Mirza juga menyodorkan bukti lain dari bagaimana ekonomi di desa-desa Era Presiden Prabowo meningkat. Yakni simpanan atau Dana Pihak Ketiga (DPK) masyarakat di perbankan Lampung meningkat 9,3% (bertambah sekitar Rp6,6 triliun).

Dari sisi kesejahteraan, angka kemiskinan turun lebih cepat mencapai 1% per tahun, diiringi lonjakan drastis jumlah keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang mandiri (graduasi) beralih menjadi pelaku UMKM. Dari hanya sekitar 150 keluarga pada 2023 menjadi 5.000 keluarga pada 2026.

​Penjelasan-penjelasan yang runut dan mudah dipahami dari kondisi faktual di Lampung ini, akhirnya bisa memberikan gambaran yang mudah dipahami tentang klaim pertumbuhan ekonomi dari desa di era Presiden Prabowo secara umum.

​Ini juga menunjukkan Lampung jadi parameter pertumbuhan dan kemajuan pembangunan dibawah garis Astacita.

​Sekarang saya akan bahas hal yang mengkhawatirkan.

Seringnya Gubernur Lampung muncul di tingkat Nasional, dan terus memamerkan indikator-indikator pertumbuhan ekonomi dari Desa selama era Presiden Prabowo ini, dikhawatirkan membuat Presiden kepincut.

​Setelah kepincut, dikhawatirkan juga muncul pikirannya untuk memberi ruang lebih luas pada Gubernur Lampung untuk berkiprah.

Misalnya ditarik masuk kabinet merah putih. Jika itu yang terjadi, maka Lampung yang lunglai dan kebingungan, karena belum ada penggantinya yang sepadan. Tapi ini hanya kekekhawatiran saja, sekali lagi hanya kekekhawatiran…Wallahu a’lam bish-shawab. (*)

Komentar