Harianpilar.com, Bandar Lampung – Anggota Komisi V DPR RI dari Daerah Pemilihan Lampung I, H. Mukhlis Basri, mengingatkan mahasiswa agar tetap menjaga independensi, idealisme, dan keberanian bersikap kritis dalam mengawal demokrasi serta kebijakan publik.
Menurutnya, suara kritis mahasiswa merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan memastikan pemerintah maupun parlemen tetap berpihak kepada rakyat.
Pesan tegas tersebut disampaikan Mukhlis saat menjadi narasumber Sekolah Legislatif 2026 bertajuk “Dari Kampus ke Parlemen: Belajar Representasi, Legislasi, dan Pengawasan Publik” di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung (Unila), Selasa (27/10/2026).
Di hadapan mahasiswa, Mukhlis menegaskan bahwa kampus harus tetap menjadi ruang tumbuhnya pemikiran kritis, independen, dan objektif. Mahasiswa, katanya, tidak boleh kehilangan idealisme hanya karena dinamika politik dan kekuasaan.
“Mahasiswa harus menjaga independensi dan idealismenya. Jangan sampai ruang demokrasi kehilangan suara kritis dari kampus. Kritik terhadap pemerintah maupun parlemen merupakan bagian penting dalam menjaga keseimbangan demokrasi, sepanjang disampaikan secara objektif, berdasarkan fakta, dan untuk kepentingan masyarakat,” tegas Mukhlis.
Mantan Bupati Lampung Barat dua periode itu menilai mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai kekuatan moral dan intelektual bangsa. Karena itu, keterlibatan mahasiswa dalam mengawasi penyelenggaraan negara harus dibangun melalui pemahaman politik yang baik, keberanian menyampaikan aspirasi, serta tanggung jawab terhadap kepentingan publik.
Dalam kegiatan tersebut, Mukhlis juga membagikan pengalaman perjalanan politiknya, mulai dari aktivitas organisasi, pengabdian di daerah, hingga dipercaya menjadi anggota DPR RI.
Ia menekankan, kepemimpinan bukan sesuatu yang lahir secara instan. Pemimpin harus melewati proses panjang, membangun pengalaman, memahami persoalan masyarakat, serta membuktikan keberpihakan melalui kerja nyata.
“Kepemimpinan diuji di daerah, bukan di panggung. Karena itu, mahasiswa harus memanfaatkan ruang organisasi dan akademik untuk membangun kapasitas, integritas, serta kepekaan terhadap persoalan rakyat,” ujarnya.
Menurut Mukhlis, pengalaman berorganisasi dan aktivitas akademik merupakan modal penting bagi generasi muda untuk memahami dinamika sosial, politik, dan pemerintahan. Mahasiswa tidak cukup hanya menguasai teori, tetapi juga harus memiliki kepedulian terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.
Sebagai anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Mukhlis turut menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengawal pelaksanaan fungsi pengawasan parlemen, khususnya terkait pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
Ia menilai, pembangunan harus berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Karena itu, masukan, kritik, dan pengawasan publik diperlukan agar kebijakan serta program pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat.
“Parlemen harus terbuka terhadap kritik, begitu pula pemerintah. Mahasiswa jangan kehilangan keberanian untuk menyampaikan aspirasi. Sebab, demokrasi yang baik bukan demokrasi yang sepi kritik, melainkan demokrasi yang mampu menjadikan kritik sebagai bahan perbaikan,” tandasnya.
Mukhlis menegaskan, hubungan yang terbuka antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga legislatif menjadi salah satu prasyarat bagi terwujudnya demokrasi yang sehat. Dalam konteks tersebut, mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk memastikan proses politik dan pengambilan kebijakan tetap berjalan secara transparan dan akuntabel.
Ia berharap Sekolah Legislatif FISIP Unila menjadi ruang pembelajaran politik yang mampu melahirkan generasi muda berintegritas, independen, dan memiliki komitmen kuat terhadap kepentingan masyarakat.
“Jaga idealisme, tingkatkan kapasitas, dan jangan pernah kehilangan keberpihakan kepada rakyat. Karena pada akhirnya, politik dan kekuasaan harus menjadi sarana pengabdian, bukan semata-mata tujuan,” pungkasnya. (*)
Komentar