Harianpilar.com, Bandar Lampung – Lampung memiliki modal besar untuk menjadi kekuatan pangan nasional. Namun, status sebagai daerah penghasil komoditas tidak cukup jika hasil produksi belum mampu memberikan kesejahteraan maksimal bagi petani.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan, arah kebijakan ekonomi daerah harus memastikan kekuatan sektor pangan benar-benar berdampak pada masyarakat di tingkat bawah.
Pesan itu disampaikan Mirza saat menjadi narasumber Stadium Generale yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung (BEM FH UBL), Jumat (11/9/2026).
Di hadapan mahasiswa dan akademisi Fakultas Hukum UBL, Mirza mengajak generasi muda memahami sejarah sekaligus amanat konstitusi, terutama Pasal 33 UUD 1945, sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang berpihak kepada rakyat.
Menurut Mirza, para pendiri bangsa telah merancang fondasi perekonomian Indonesia untuk mencegah terjadinya eksploitasi terhadap masyarakat. Karena itu, sektor-sektor strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak, termasuk pangan, harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
“Pasal 33 UUD 1945 mengamanatkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak wajib dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di Provinsi Lampung, kekuatan utama kita bukanlah tambang mineral, melainkan keunggulan di sektor pertanian dan pangan.”
Lampung saat ini berada pada posisi strategis dalam peta pangan nasional. Produksi padi Lampung menempati peringkat keenam nasional, sementara jagung berada di peringkat ketiga.
Lampung juga dikenal sebagai salah satu produsen utama ubi kayu atau singkong di Indonesia. Kekuatan tersebut diperkuat komoditas perkebunan seperti kopi, lada, tebu dan nanas yang turut menopang perekonomian daerah.
Meski memiliki produksi besar, Mirza mengakui masih terdapat persoalan pada tata niaga dan regulasi yang selama ini membuat pendapatan petani belum sepenuhnya sebanding dengan potensi produksi.
Karena itu, Pemprov Lampung mendorong pembenahan tata niaga komoditas agar nilai ekonomi tidak berhenti pada mata rantai perdagangan di tingkat atas.
Pemerintah juga akan memperkuat stabilitas harga di tingkat petani melalui regulasi yang lebih adil serta mengatur distribusi komoditas strategis seperti gabah dan singkong.
Langkah tersebut sekaligus diarahkan untuk menjaga pasokan bahan baku bagi industri pengolahan di Lampung.
Tak berhenti pada produksi bahan mentah, Pemprov Lampung mendorong hilirisasi agar komoditas daerah memiliki nilai tambah lebih tinggi sebelum dipasarkan keluar daerah maupun diekspor.
Kopi dan berbagai hasil perkebunan menjadi contoh komoditas yang dinilai memiliki peluang besar untuk diolah di dalam daerah.
“Intervensi kebijakan pemerintah sangat diperlukan agar roda perekonomian benar-benar berputar di tingkat bawah. Ketika harga komoditas stabil dan membaik, daya beli petani meningkat, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.”
Dengan hilirisasi, petani tidak hanya ditempatkan sebagai pemasok bahan mentah. Rantai ekonomi diharapkan berkembang dari sektor produksi, pengolahan, perdagangan hingga pemasaran, sehingga manfaat ekonominya lebih banyak tinggal di Lampung.
Modernisasi pertanian juga tidak dapat dilepaskan dari kualitas sumber daya manusia. Pemprov Lampung karena itu terus memperkuat kapasitas generasi muda melalui program beasiswa perguruan tinggi bagi pemuda desa.
Para lulusan perguruan tinggi diharapkan kembali ke daerah dan membawa pengetahuan, teknologi serta inovasi untuk memperkuat sektor pertanian.
Sementara itu, praktisi hukum Resmen Kadapi menekankan pentingnya keterlibatan mahasiswa dan alumni Fakultas Hukum dalam mengawal kebijakan publik serta penegakan hukum di daerah.
Ia menilai pengawasan kritis dari civitas academica diperlukan agar setiap regulasi yang dilahirkan pemerintah tetap berada pada jalur keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.
Stadium Generale BEM FH UBL pun diharapkan menjadi ruang dialog antara mahasiswa, akademisi dan pemerintah untuk mengawal pembangunan Lampung.
Bagi Lampung, tantangannya kini bukan sekadar menjadi lumbung pangan nasional, tetapi memastikan setiap bulir padi, jagung, singkong dan komoditas unggulan lainnya ikut mengangkat kesejahteraan petani serta memperkuat ekonomi daerah. (*)
Komentar