Harianpilar.com, Bandar Lampung – Aktivitas Gunung Anak Krakatau yang masih fluktuatif belum membuat Pemerintah Provinsi Lampung memberlakukan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN).
Pemprov Lampung memilih mempertahankan aktivitas pemerintahan seperti biasa sembari terus memantau perkembangan aktivitas vulkanik, kualitas udara dan kondisi lingkungan di wilayah terdampak abu vulkanik.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengatakan kebijakan WFH belum ditetapkan secara resmi karena pemerintah masih menunggu perkembangan status dan rekomendasi dari lembaga terkait.
“Tidak secara resmi kita deklarasikan kita WFH, karena kita masih menunggu status siaga dari BMKG, PVMBG, dan BNPB,” kata Marindo dalam konferensi pers di Ruang Pusdalops BPBD Provinsi Lampung, Senin (7/9/2026).
Menurut Marindo, ASN tetap bekerja sesuai jam kerja yang berlaku. Penyesuaian dapat dilakukan masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD), terutama untuk pekerjaan yang memungkinkan dilaksanakan dari rumah.
– ERUPSI MEMBURUK, WFH DIPERTIMBANGKAN
Pemprov Lampung tidak menutup kemungkinan mengubah pola kerja ASN apabila kondisi Gunung Anak Krakatau kembali memburuk.
Marindo mengatakan, WFH akan dipertimbangkan apabila terjadi erupsi kembali dan dampaknya menyebabkan kualitas udara serta kondisi lingkungan memburuk secara signifikan.
“Kalau terjadi erupsi kembali dan ini berdampak parah terhadap kadar udara, kualitas lingkungan, nah ini akan kita pertimbangkan untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh pemerintah pusat untuk melaksanakan work from home,” ujar Marindo.
Keputusan tersebut nantinya akan disesuaikan dengan perkembangan kondisi lapangan dan arahan resmi pemerintah pusat.
Meski opsi WFH terbuka, Marindo memastikan perubahan mekanisme kerja ASN tidak boleh mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
“Walaupun kebijakan work from home dilakukan, proses pelayanan publik, pelayanan kepada masyarakat tidak akan terganggu, semua tetap berjalan,” tegasnya.
Artinya, WFH bukan berarti kantor pemerintahan berhenti beroperasi. OPD teknis akan mengatur mekanisme kerja sesuai fungsi dan kebutuhan pelayanan masing-masing.
Pemprov Lampung menempatkan keselamatan dan kesehatan ASN sebagai salah satu pertimbangan utama. Namun pada saat yang sama, keberlangsungan pelayanan publik tetap harus menjadi prioritas.
Untuk mencegah munculnya informasi simpang siur, Pemprov Lampung menetapkan Pusdalops BPBD Provinsi Lampung sebagai pusat informasi dan pemantauan perkembangan Gunung Anak Krakatau.
Posko disiagakan selama 24 jam untuk memantau kondisi gunung, kualitas lingkungan serta perkembangan dampak abu vulkanik.
Informasi yang diterima masyarakat diharapkan berasal dari sumber resmi dan telah terverifikasi.
Pemprov Lampung juga terus memperkuat koordinasi dengan BMKG, PVMBG, BNPB, pemerintah kabupaten/kota serta instansi terkait.
Koordinasi tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menentukan langkah lanjutan, termasuk kemungkinan perubahan pola kerja ASN apabila situasi berkembang menjadi lebih serius.
Untuk sementara, aktivitas pemerintahan di lingkungan Pemprov Lampung tetap berjalan normal.
Keputusan WFH baru akan diambil apabila indikator kondisi di lapangan menunjukkan risiko yang lebih besar, terutama jika erupsi kembali terjadi dan berdampak signifikan terhadap kualitas udara serta lingkungan.
Dengan demikian, Pemprov Lampung mengambil posisi siaga tanpa menghentikan roda pemerintahan.
Keselamatan ASN tetap dijaga, sementara pelayanan kepada masyarakat dipastikan tidak boleh berhenti hanya karena perubahan kondisi Gunung Anak Krakatau. (*)
