Harianpilar.com, Lampung Timur – Pemerintah Kabupaten Lampung Timur bersama Pemerintah Provinsi Lampung menerima kunjungan kerja Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) ke Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Kabupaten Lampung Timur, Kamis (3/9/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat dan Komisi IV DPR RI terhadap kondisi kawasan TN Way Kambas, khususnya dalam penanganan karhutla yang terjadi beberapa waktu terakhir.
Menurut Ela, dalam sepuluh hari terakhir Pemerintah Kabupaten Lampung Timur bersama Kementerian Kehutanan, Pemerintah Provinsi Lampung, TNI, Polri dan berbagai unsur lainnya bergerak bersama melakukan penanganan karhutla.
“Alhamdulillah, semuanya dapat tertangani. Ini merupakan hasil kolaborasi bersama,” ujar Ela.
Ia menjelaskan, dalam penanganan karhutla tersebut dibentuk satuan tugas dan posko bersama. Sekitar 312 personel dikerahkan dan dibagi untuk melakukan penanganan di lapangan, melibatkan unsur Brimob, Polres, Kodim, Batalyon, Satpol PP , BPBD, hingga Polisi Kehutanan.
Ela menegaskan, kolaborasi tersebut menjadi bukti bahwa persoalan kawasan hutan di Lampung Timur membutuhkan sinergi lintas sektor dan tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja.
“Lampung Timur sekitar 40 persen wilayahnya merupakan kawasan hutan. Sekitar 30 persen berada di Taman Nasional Way Kambas dan 10 persen merupakan kawasan perhutanan sosial. Karena itu, Kementerian Kehutanan menjadi mitra strategis bagi Kabupaten Lampung Timur dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan kawasan hutan,” katanya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Lampung dr. Jihan Nurlela menyampaikan bahwa kebakaran hutan dan lahan merupakan persoalan yang setiap tahun terjadi, namun pada tahun ini penanganannya mendapatkan perhatian besar dari pemerintah pusat.
Menurut Jihan, dukungan tersebut tidak terlepas dari perhatian Komisi IV DPR RI yang terus menyuarakan pentingnya perlindungan kawasan konservasi dan satwa liar.
Ia mengungkapkan, dalam penanganan karhutla sebelumnya, Lampung mendapatkan dukungan berupa akses water bombing hingga sekitar 20 kali penerbangan, operasi modifikasi cuaca (OMC), serta kesiapsiagaan helikopter water bombing apabila kembali dibutuhkan.
Direktur Jenderal KSDA Prof. Dr. Satyawan Pudyatmoko menjelaskan bahwa penanganan konflik manusia dengan gajah harus dilakukan secara terpadu dan tidak hanya mengandalkan pembangunan pagar atau barier.
Menurutnya, konservasi harus berjalan beriringan dengan pengembangan ekowisata dan peningkatan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan.
“Mitigasi konflik manusia dengan gajah yang terpadu sifatnya tidak hanya membangun barier saja, tetapi juga pengembangan ekowisata dan pengembangan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan,” jelasnya.
Wakil Ketua Tim Komisi IV DPR RI Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari menilai pengelolaan Taman Nasional Way Kambas semakin baik, termasuk pembangunan pagar untuk mendukung konservasi gajah.
Ia berharap pembangunan pagar tersebut dapat segera diselesaikan sehingga mampu memperkuat perlindungan kawasan dan mengurangi potensi konflik antara satwa dengan masyarakat. (Rls)
Komentar