Harianpilar.com, Bandarlampung- Pemerintah Provinsi Lampung kembali mencatatkan prestasi membanggakan di bidang tata kelola keuangan daerah.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025, menjadikan Lampung sukses mempertahankan opini tertinggi tersebut selama 12 tahun berturut-turut.
Capaian itu diumumkan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Lampung, Jumat (12/6), saat BPK RI menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun 2025 kepada Pemerintah Provinsi Lampung dan DPRD Provinsi Lampung.
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, mengatakan, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama lebih dari satu dekade bukan sekadar prestasi administratif, melainkan cerminan komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan tata kelola keuangan yang baik, transparan, dan bertanggung jawab.
“Opini WTP ini bukan hanya sebuah prestasi, tetapi juga merupakan bukti komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ujar Mirza.
Menurut Gubernur, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh organisasi perangkat daerah, dukungan DPRD Provinsi Lampung, serta berbagai pihak yang selama ini berkontribusi menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Mirza juga mengapresiasi BPK RI yang telah melakukan pemeriksaan secara profesional dan memberikan berbagai rekomendasi konstruktif untuk penyempurnaan tata kelola pemerintahan.
“Masukan, koreksi, dan langkah-langkah perbaikan selama proses pemeriksaan menjadi bahan penting bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” katanya.
Meski kembali meraih opini WTP, Pemprov Lampung berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan BPK. Berbagai rencana aksi telah disiapkan guna memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan efektivitas penganggaran, memperbaiki koordinasi antarperangkat daerah, serta memastikan seluruh program pembangunan berjalan secara efektif dan akuntabel.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan, Evaluasi dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI, Novi Gregory Antonius Pelenkahu, memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Lampung yang dinilai konsisten menyampaikan laporan keuangan tepat waktu dan sesuai standar akuntansi pemerintahan.
Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 12 kali berturut-turut menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
BPK juga memberikan sejumlah rekomendasi strategis, mulai dari penguatan perencanaan pendapatan daerah, pengendalian belanja, optimalisasi sistem pengendalian internal, percepatan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, hingga peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut menjadi modal penting bagi Pemerintah Provinsi Lampung dalam memperkuat kepercayaan publik sekaligus mendukung percepatan pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Dengan tata kelola keuangan yang semakin baik, berbagai program pembangunan dan pelayanan publik diharapkan dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Lampung.
Headline: WTP 12 Kali Beruntun, Lampung Perkuat Kepercayaan Publik
Subheadline: BPK RI kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas LKPD 2025. Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan capaian tersebut menjadi bukti komitmen Pemprov Lampung dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (*)
Komentar