Harianpilar.com, Bandarlampung- Perluasan akses keuangan terus menjadi fokus Pemerintah Provinsi Lampung bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Hingga Semester I Tahun 2026, sekitar 74 ribu pelaku usaha di Lampung telah menikmati penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), sementara ribuan pelajar telah terjangkau program literasi dan inklusi keuangan.
Capaian tersebut terungkap dalam Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Lampung Semester I Tahun 2026 yang digelar di Bandarlampung, Kamis (11/6). Forum tersebut dihadiri unsur pemerintah daerah, Bank Indonesia, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan, industri jasa keuangan, serta TPAKD kabupaten/kota se-Lampung.
Kepala OJK Provinsi Lampung, Otto Fitriandy, mengatakan TPAKD menjadi wadah strategis untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, regulator, dan industri jasa keuangan dalam memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat.
Menurut Otto, berbagai program unggulan terus didorong, mulai dari Desa PERKASA, Ekosistem Pusat Inklusi Keuangan Syariah (EPIKS), SICANTIKS, hingga Bank Sampah Sekolah sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat dan penguatan sektor produktif.
“Hingga Semester I 2026, penyaluran KUR telah menjangkau sekitar 74 ribu debitur. Selain itu, Program Simpanan Pelajar telah melibatkan 16.718 pelajar dan tiga Desa PERKASA telah ditetapkan untuk memperluas akses keuangan di tingkat desa,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menegaskan akses keuangan menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, terutama pada sektor pertanian, peternakan, UMKM, dan ekonomi kreatif.
Menurut Jihan, seluruh program TPAKD harus mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat, tidak sekadar memenuhi target kegiatan. Ia mendorong peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM dan masyarakat di wilayah yang masih terbatas mendapatkan layanan keuangan formal.
“Program TPAKD harus berorientasi pada hasil dan dampak nyata, baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas inklusi keuangan, maupun mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di Lampung,” tegasnya.
Rapat pleno juga mengevaluasi berbagai program unggulan lainnya, termasuk literasi pasar modal, pengembangan UMKM, program keuangan syariah, serta pemberdayaan masyarakat melalui bank sampah dan berbagai inisiatif inklusi keuangan.
Melalui forum tersebut, seluruh anggota TPAKD berkomitmen memperkuat sinergi guna meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, memperluas akses pembiayaan produktif, serta memperkuat daya saing ekonomi daerah. Langkah itu dinilai penting untuk mendukung pembangunan ekonomi Lampung yang inklusif, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata. (*)
Komentar