Harianpilar.Com,Bandarlampung – Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung menggelar Asistensi Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) dan Bimbingan Teknis Penanganan Insiden Siber Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung di Ruang Sungkai Balai Keratun Kantor Gubernur Lampung, Rabu (20/5/2026).
Kegiatan bertema “Simulasi Penanganan Web Defacement Judi Online dan Ransomware” itu menjadi langkah strategis memperkuat kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi ancaman siber yang terus berkembang di era digital.
Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, menyampaikan apresiasi kepada Badan Siber dan Sandi Negara yang memilih Lampung sebagai lokasi penguatan keamanan siber pemerintah daerah.
Menurut Ganjar, keamanan siber akan menjadi fondasi utama tata kelola pemerintahan digital di masa depan, terutama ketika hampir seluruh layanan publik telah berbasis teknologi digital.
“Rasanya masa depan pemerintah daerah di Indonesia itu ada di tangan Bapak-Ibu sekalian. Ketika seluruh layanan sudah berbasis digital, maka pengelola keamanan siber inilah yang menjadi penjaga kedaulatan digital Indonesia,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor mulai dari pemerintah, perguruan tinggi, komunitas keamanan siber hingga praktisi teknologi guna memperkuat pertahanan digital daerah. Menurutnya, pola berbagi informasi terkait modus dan ancaman siber harus dibangun agar pemerintah tidak terlambat merespons serangan.
“Kalau ada serangan siber, jangan sampai kita baru bergerak setelah kejadian. Sistem pengamanan harus dibangun sejak awal, seperti siskamling di lingkungan masyarakat. Ketika penjagaan kuat, maka kesempatan pelaku kejahatan akan semakin kecil,” ujarnya.
Ganjar juga mengingatkan pentingnya membangun budaya keamanan digital di lingkungan pemerintahan, mulai dari penggunaan kata sandi yang kuat hingga peningkatan kesadaran aparatur terhadap ancaman phishing, pencurian data, dan ransomware.
Menurutnya, ancaman siber saat ini bukan lagi sekadar kemungkinan, melainkan ancaman nyata yang dapat memengaruhi keamanan sebuah negara. Ia mencontohkan berbagai serangan digital global yang menunjukkan pentingnya perlindungan sistem informasi dan pertahanan siber nasional.
“Ancaman yang paling nyata sudah ada, bukan hayalan lagi. Perkembangan teknologi siber ini eksponensial, sangat cepat berubah. Yang satu belum selesai dipelajari, sudah muncul ancaman baru,” katanya.
Ganjar menambahkan, keamanan digital menjadi pondasi utama dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan implementasi Satu Data Indonesia yang membutuhkan interoperabilitas serta pertukaran data antarlembaga secara aman.
“Di atas keamanan digital itulah berlangsung SPBE dan proses Satu Data Indonesia. Apa yang mau dipertukarkan kalau sistemnya tidak aman? Karena itu keamanan siber menjadi sangat penting,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah BSSN, Danang Jaya, melalui sambutan yang dibacakan Sandiman Ahli Madya BSSN, Didik Hardiyanto, menegaskan ancaman siber kini menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah.
“Setiap inovasi digital yang diluncurkan pemerintah daerah akan membuka peluang serangan siber dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Serangan ransomware, kebocoran data sensitif dan berbagai ancaman lainnya terus meningkat secara eksponensial,” ujar Didik.
Ia menyampaikan bahwa Prabowo Subianto telah menginstruksikan seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk memiliki Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) sebagai bagian dari strategi menjaga keberlangsungan layanan publik.
Menurutnya, keberadaan TTIS bukan sekadar memenuhi indikator penilaian keamanan siber, melainkan kebutuhan mendasar untuk membangun kemampuan deteksi dini dan respons cepat terhadap serangan digital.
“Tim tanggap insiden siber harus benar-benar diisi sumber daya manusia yang kompeten, responsif dan berintegritas. Serangan siber tidak mengenal jam kerja maupun hari libur,” katanya.
Dalam arahannya, BSSN menekankan enam strategi utama, yakni penguatan TTIS di seluruh pemerintah daerah, tata kelola keamanan informasi berbasis manajemen risiko, standarisasi SOP penanganan insiden, penguatan kolaborasi lintas sektor, peningkatan kompetensi SDM secara berkelanjutan, serta pembangunan budaya kesadaran keamanan siber.
BSSN juga meminta setiap insiden siber segera dilaporkan agar dampaknya tidak meluas hingga tingkat nasional.
“Dalam dunia siber tidak ada satu entitas yang bisa berdiri sendiri. Serangan di satu daerah bisa menjadi bagian dari kampanye serangan yang lebih besar hingga level nasional,” ujarnya.
Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung berharap penguatan kapasitas keamanan siber daerah dapat berjalan lebih optimal guna mendukung implementasi SPBE, interoperabilitas data, serta perlindungan data masyarakat dari berbagai ancaman digital. (*)
Komentar