Harianpilar.com, Bandarlampung – Pemerintah Provinsi Lampung tancap gas memperkuat tata kelola keuangan daerah demi mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2025. Komitmen itu ditegaskan dalam rapat exit meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025, Selasa (5/5/2026).
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, memastikan seluruh catatan dan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan segera ditindaklanjuti oleh seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
“Kami berkomitmen meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah. Setiap rekomendasi harus ditindaklanjuti secara serius oleh OPD,” tegasnya.
Menurut Marindo, sinergi antarperangkat daerah menjadi kunci utama dalam menjaga konsistensi pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Ia optimistis, dengan penguatan sistem dan pendampingan BPK, Lampung mampu kembali meraih opini WTP.
Rapat yang digelar di Ruang Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung itu juga menjadi momentum evaluasi bersama antara Pemprov dan BPK atas hasil pemeriksaan yang telah dilakukan.
Marindo mengapresiasi kolaborasi yang selama ini terjalin dengan BPK. Ia menilai, kerja sama tersebut menjadi fondasi penting dalam menciptakan sistem keuangan daerah yang semakin baik dan berorientasi pada kepentingan publik.
“Target kita jelas, mempertahankan WTP sekaligus terus memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan,” ujarnya.
Dengan langkah percepatan tindak lanjut rekomendasi dan penguatan pengawasan internal, Pemprov Lampung menegaskan keseriusannya menjaga kredibilitas pengelolaan anggaran serta kepercayaan publik. (Ramona)
Komentar